Breaking News:

DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Sebut Pemko Jangan Banyak Teori Soal Minimnya Realisasi Hasil Reses Dewan, Ada Solusi

Legislator DPRD Pekanbaru, meminta kepada Pemko Pekanbaru, agar tahun depan (2022), mengejar pembangunan yang tertinggal

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
ist
Legislator DPRD Pekanbaru, meminta kepada Pemko Pekanbaru, agar tahun depan (2022), mengejar pembangunan yang tertinggal 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Legislator di Gedung Payung Sekaki DPRD Pekanbaru, meminta kepada Pemko Pekanbaru, agar tahun depan (2022), mengejar pembangunan yang tertinggal tahun 2021 ini.

Terutama aspirasi masyarakat, yang diserap dari hasil reses para anggota dewan.

Jika tahun ini beralasan karena kondisi Covid-19, sehingga anggaran direfocusing, maka tahun depan diharapkan tidak alasan itu lagi.

"Kita ingatkan dalam pembahasan APBD Murni 2022 nanti, OPD tidak lagi mengeyampingkan hasil reses dewan. Karena ini langsung dari keluhan masyarakat. Pasti ada solusinya," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru Masni Ernawati kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa (5/10/2021).

Beberapa aspirasi masyarakat yang krusial tersebut, masih seputaran pembangunan jalan (semenisasi), drainase, pendidikan, kesehatan dan bantuan untuk UMKM.

Persoalan dasar seperti ini, tidak harus terlalu berlebihan untuk direalisasikan.

Karena jika alasannya refocusing anggaran, maka kegiatan lain yang sifatnya tidak fundamental, bisa diundur untuk sementara.

Seperti halnya kegiatan pelatihan, serta kegiatan seremonial lainnya.

Sebaliknya, mengenai tahapan usulan aspirasi hasil reses harus masuk Musrenbang, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah, legislator sangat sepakat.

"Tapi kita tekan kan di sini, Pemko jangan terlalu banyak teori. Pangkas lah anggaran yang tidak perlu itu. Karena kepentingan masyarakat ini lebih utama, dari yang lain," tegasnya.

Masni Ernawati yang duduk di Komisi IV DPRD berjanji, pada pembahasan APBD Murni 2022, pihaknya akan membahas detil, apa saja pembangunan yang harus dilaksanakan Pemko Pekanbaru, termasuk halnya penanganan banjir.

"Usulan reses harus ada peningkatan dari sebelumnya. Jangan hanya jalan di tempat, atau hanya sekadar janji belaka," sebutnya.

Sebelumnya, Asisten I Pemko Pekanbaru Drs Azwan menjelaskan, persoalan yang kurang terakomodir selama ini disebabkan, karena kurang sinkronisasi reses dengan anggaran.

Sebab, kemampuan anggaran juga menyebabkan kurang terakomodirnya persoalan di masyarakat. Sehingga realisasinya mengalami kendala.

"Kita minta ke depan, harus masuk dari bawah (perangkat lurah) agar lebih sinkron. Termasuk juga harus ada di RKPD," katanya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved