Breaking News:

Polemik Ganti Rugi Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang, KJPP Koordinasi dengan MAPPI

KJPP sedang berkoordinasi dengan MAPPI menyikapi polemik ganti rugi tanah Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang.

Penulis: Fernando Sihombing | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Istimewa
KJPP sedang berkoordinasi dengan MAPPI menyikapi polemik ganti rugi tanah Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang. FOTO ILUSTRASI 

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - KJPP sedang berkoordinasi dengan MAPPI menyikapi polemik ganti rugi tanah Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang yang belum berujung,

Konsinyasi ke Pengadilan Negeri Bangkinang belum juga diajukan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah II Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Asdiman memberi penjelasan perkembangan polemik tersebut.

Asdiman mengaku, uang ganti rugi untuk 28 bidang tanah di Desa Sungai Pinang belum satupun dititipkan di pengadilan.

Belakangan ini, kata dia, delapan pemohon sudah mengajukan konsinyasi di pengadilan. Tetapi tidak di Sungai Pinang.

Menurut Asdiman, ganti rugi di Sungai Pinang sedang dalam proses pencairan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Selanjutnya, LMAN menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan.

"Sekarang untuk di Sungai Pinang masih pengurusan pencairannya ke LMAN. Sesuai aturannya, nanti LMAN yang menitipkan ke pengadilan," kata Asdiman kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa (5/10/2021).

Sebagai informasi, pemilik 28 bidang tanah di Sungai Pinang menolak nilai ganti rugi. Nilai ganti rugi disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan.

Alasan penolakan itu beragam. Paling disorot adalah selisih antar bidang tanah bersempadan sangat jauh.

Ada yang dinilai sekitar Rp. 33.000 per meter. Padahal persis sempadannya dinilai Rp. 600.000 lebih.

Alasan lain adalah cara penghitungan nilai objek di atas bidang tanah.

Seperti tanaman dan bangunan rumah yang dinilai tidak laik.

DPRD Kampar telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas polemik tersebut, Senin (20/9/2021) lalu.

Pemilik bidang tanah yang dinilai hanya Rp. 33.000 itu diketahui adalah orangtua Ketua DPRD Kampar, M. Faisal.

RDP itu menghadirkan berbagai pihak terkait. Antara lain, pemilik bidang yang didampingi Pengacara Boy Gunawan, KJPP, PPK dan PT. Hutama Karya Infrastruktur (HKI).

Polemik ini menyebabkan pengerjaan Tol Pekbang sekitar 2 kilometer di STA 9-10 menjadi tersendat. Pengerjaan terhenti sampai di bidang tanah yang nilai ganti ruginya dipersoalkan oleh pemilik.

Ditanya ihwal tindak lanjut RDP tersebut, Asdiman menyebut bahwa KJPP sedang berkoordinasi dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Di lain pihak, sebenarnya DPRD menyatakan akan mengadu ke MAPPI.

Ditanya hasil koordinasi itu, Asdiman mengaku tidak berwenang mencampurinya. Ia membantah, proses konsinyasi yang tak kunjung sampai ke pengadilan dipengaruhi oleh koordinasi dengan MAPPI tersebut.

Ditanyakan KJPP akan membuka peluang meninjau kembali nilai ganti rugi dengan adanya koordinasi dengan MAPPI, Asdiman menolak berkomentar. Hal itu menjadi kewenangan penuh KJPP.

Asdiman menegaskan, antara KJPP dan PPK tidak dapat saling mengintervensi. Ia mengatakan, PPK tetap melanjutkan proses ganti rugi sesuai dengan nilai yang dibuat KJPP.

Meski nanti akhirnya berujung ke konsinyasi di pengadilan. KJPP tidak dapat mengintervensi agar pencairan ditunda sampai persoalan ganti rugi selesai.

Sebaliknya PPK. Asdiman mengatakan, pihaknya tidak dapat mengintervensi KJPP untuk meninjau ulang nilai ganti rugi yang telah dibuat.

"Kalau saya intervensi, bisa kena borgol saya," pungkas dia. (Tribunpekanbaru.com/Fernando Sihombing)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved