Breaking News:

Ada Selisih Rp 976 Juta Tunjangan Perumahan, Anggota DPRD Kuansing Harus Mengembalikannya

Berdasarkan temuan BPK tahun 2019 lalu, terdapat selisih Rp976 juta untuk tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Kuansing yang harus dikembalikan

Penulis: Rizky Armanda | Editor: CandraDani
TRIBUN PEKANBARU / PALTI SIAHAAN
Suasana sidang paripurna istimewa HUT Kuansing ke-21 di DPRD Kuansing, Senin (12/10/2020) 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU-Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), periode 2009-2014, mengembalikan kelebihan bayar tunjangan perumahan yang mereka terima ke kas daerah.

Sudah ada 32 orang yang mengembalikan.

Diantaranya, Romi Alfisah Putra dan juga Adam, yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Kuansing.

Adanya selisih pembayaran tunjangan perumahan itu diketahui berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019 lalu, yakni, sebesar Rp976 juta.

Pengembalian dilakukan setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing melakukan proses penyelidikan terkait tunjangan perumahan itu.

"Sudah ada beberapa orang yang telah mengembalikan kelebihan pembayaran tunjangan perumahan anggota DPRD Kuansing," ujar Kepala Kejari (Kajari) Kuansing, Hadiman, Kamis (7/10/2021).

Lanjut Hadiman, ada beberapa mantan anggota dewan yang meminta waktu untuk mencicil pengembalian selama 3 hingga 6 bulan dengan membuat surat pernyataan kesanggupan membayar.

Jika dalam tenggat waktu itu tidak juga mengembalikan, maka kasus ini akan langsung ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Begini, jika semua anggota DPRD baik aktif maupun tidak aktif tapi dengan kesadaran mereka telah mengakui selisih tunjangan perumahan sudah dikembalikan pada tahap penyelidikan, maka kasus ini kami tutup. Karena salah satu tujuan Undang-undang Tipikor itu adalah pemulihan kerugian keuangan negara," kata Kajari.

"Jika dikembalikan pada tahap penyidikan, maka kasus ini tetap kami lanjutkan sampai proses pengadilan, karena pengembalian kerugian negara tidak menghapus perbuatan pidana," imbuhnya.

Hadiman kemudian menyampaikan alur pengembalian uang tersebut.

Para anggota Dewan itu harus menyetorkan sendiri ke Bank Kepri Riau dengan nomor rekening kas daerah Kabupaten Kuansing.

Selanjutnya, bukti setor diserahkan ke pihak kejaksaan.

"Kami tidak mau menerima uang cash dari DPRD untuk pengembalian. Kami hanya butuh bukti setor STS dan selanjutnya nanti akan dikroscek ke Kepala Cabang Bank Kepri Riau dengan membawa STS dari masing-masing DPRD," tandasnya.(Tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved