Breaking News:

VIDEO BERITA

Video: Pemprov Riau Bantah Tunduhan Korupsi Pengurusan Izin HGU PT Agro Abadi, Begini Penjelasannya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akhirnya angkat bicara soal tuduhan korupsi pengurusan izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Agro Abadi.

Penulis: Syaiful Misgio | Editor: aidil wardi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akhirnya angkat bicara soal tuduhan korupsi pengurusan izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Agro Abadi.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Zulfadli Kamis (7/10/2021) menegaskan, tuduhan tersebut jelas tidak berdasar dan dinilai salah alamat. Sebab kata Zulfadli, PT Agro Abadi hingga saat ini belum memiliki HGU.

"Kami tegaskan, sampai saat ini PT Agro Abadi belum memiliki HGU. Jadi pokok materi gugatan tersebut yang mana?," katanya mempertanyakan tuduhan tersebut, Kamis (7/10/2021).

Zulfadli menegaskan, tidak ada keterlibatan Gubernur Riau dan DLHK Provinsi Riau dalam penerbitan HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit karena proses penerbitan HGU adalah kewenangan Kanwil BPN Provinsi Riau dengan Panitia B. Keanggotaan Panitia B ada sembilan pihak yang diketuai oleh Kanwil BPN Provinsi Riau.

Lalu, beranggotakan Bupati/ Walikota lokasi setempat, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wil XIX Riau, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Kepala Dinas PUPRPPK Provinsi Riau, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, Kantor Pertanahan Kabupaten Setempat, Camat setempat, dan Kepala Desa setempat.

"Gubernur Riau tidak ada terkait dengan hal ini. Izin HGU merupakan kewenangan BPN. Dalam pengurusan HGU juga, pemerintah provinsi hanya sebagai anggota. Leading-nya di BPN,"katanya.

Zulfadli menjelaskan, bahwa PT. Rimba Seraya Utama (PT RSU) memiliki Ijin Hak Pengusahaan Hutan Hutan Tanaman Industri (HPH-HTI) berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.599/Kpts-11/1996 tanggal 16 September 1996 seluas 12.600 Ha.

Pada tahun 1998 PT RSU akan melakukan penanaman tanaman HTI Akasia namun masyarakat Desa Buluh Nipis menolak PT RSU menanam akasia di areal kerja HTI PT RSU sampai terjadi demo dan perusakan tanaman akasia perusahaan.

"Terhadap sejarah terjadinya pembangunan kebun kelapa sawit di dalam areal HTI PT RSU, awal mulanya berasal dari desakan masyarakat di sekitar PT RSU itu sendiri. Pada Tahun 1998 ada tuntutan masyarakat Desa Trans Bangun Sari kepada perusahaan untuk dibangunkan kebun kelapa sawit seluas 735 ha," jelasnya.

Lalu, pada tanggal 3 Februari 1999 terjadi mediasi masyarakat Desa Trans Bangun Sari yang dihadiri Kanwil Dedhutbun Provinsi Riau, Kanwil Transmigrasi Provinsi Riau dan Pemda Kabupaten Kampar dan PT RSU, hasilnya PT RSU bersedia bermitra membangunkan kebun kelapa sawit masyarakat, melalui divisi kebun Uniseraya Group, yaitu PT Agro Abadi.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved