Breaking News:

DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Janji Sahkan APBD Murni 2022 Paling Lambat 30 November, Pembahasan Sudah Mulai

DPRD Pekanbaru sudah menjadwalkan, tahapan pembahasan R-APBD Tahun 2022. Sejauh ini, sudah dilakukan pembahasan di tingkat Banggar dan TAPD.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Net
Ilustrasi 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - DPRD Pekanbaru sudah menjadwalkan, tahapan pembahasan R-APBD Tahun 2022.

Sejauh ini, sudah dilakukan pembahasan di tingkat Banggar dan TAPD. Pada pekan ini kembali dijadwalkan pembahasan anggaran murni 2022 ini, dengan Pemko Pekanbaru.

"Pekan ini kita gelar rapat Banggar lagi. Nanti langsung Sekko M Jamil hadir," sebut Anggota Banggar DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST, Minggu (10/10/2021) kepada Tribunpekanbaru.com.

Setelah pembahasan di tingkat Banggar, selanjutnya pembahasan di tingkat komisi-komisi. Tujuannya, agar diketahui secara rinci, daftar kegiatan yang akan dilaksanakan tahun depan, plus anggarannya.

"Memang kita punya waktu satu bulan lebih lagi, untuk pembahasan. Tapi memang harus digesa tahapannya. Namun kita targetkan pengesahan APBD 2022 ini, sebelum 30 November," janjinya.

Seperti diketahui, sesuai aturan, pengesahan APBD murni 2022 paling lambat pada 30 November. Pemko Pekanbaru sendiri sudah menyerahkan draf KUA PPAS R-APBD 2022 beberapa waktu lalu, kepada DPRD Pekanbaru.

Dari KUA PPAS R-APBD 2022 yang sudah  diterima, Banggar DPRD memperkirakan nilai APBD 2022 sekitar Rp 2,3 triliun, turun dari APBD 2021 Rp 2,597. Angka ini turun karena situasi pandemi Covid-19.

Dari anggaran tersebut, DPRD Pekanbaru mewanti-wanti Pemko, agar menitikberatkan anggaran tahun 2022, kepada hal-hal yang prioritas. Tidak hanya fokus kepada penanganan covid-19, tapi juga sektor lain perlu dibantu secara serius juga.

Seperti halnya bidang pendidikan, penanganan banjir, penanganan sampah dan pembangunan infrastruktur lainnya. Sektor ini menjadi hal yang paling penting, untuk dilaksanakan. Seperti hal bidang pendidikan.

"Termasuk halnya anggaran banjir, jangan hanya sekadar saja. Untuk kondisi Kota Pekanbaru yang menjadi langganan banjir, tak cukup anggarannya Rp 13 miliar. Harus lebih porsinya," tambah Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan SPd MH. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved