Breaking News:

Kurang Cekatan Penyebab Molornya Konversi BRK ke Syariah, DPRD Riau: Harus Kejar Bola

BRK menjadi Syariah terus molor, namun progres untuk perubahan statusnya belum juga selesai. Begini kata anggota DPRD Riau.

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Nasuha Nasution
BRK menjadi Syariah terus molor, namun progres untuk perubahan statusnya belum juga selesai. Begini kata anggota DPRD Riau. Foto: Sugeng Pranoto 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Konversi Bank Riau Kepri (BRK) menjadi Syariah terus molor dari yang sebelumnya ditarget April 2021, kini sudah memasuki Oktober, namun progres untuk perubahan statusnya belum juga selesai. Anggota DPRD Riau angkat bicara.

Anggota Komisi III DPRD Riau Sugeng Pranoto mengatakan, sebenarnya pansus di DPRD sudah lama selesaikan pembahasan Perda, bahkan kira-kira tiga empat bulan lalu sudah selesai.

Selanjutnya dari pihak Kementerian Dalam Negeri juga sudah dilakukan upaya komunikasi untuk pengesahan Perda BRK Syariah tersebut, hanya saja pihak Kementerian masih menunggu adanya rekomendasi dari pihak Otoritas Jasa Keuangan.

"Dari kementerian dalam negeri, kita kunjungan ke kemendagri sudah tidak ada masalah dan tinggal menunggu surat pernyataan dari OJK yang menyatakan bahwa BRK memenuhi syarat menjadi syariah," ujar Sugeng Pranoto.

Hanya saja saat Dewan bersama dengan Pemprov ikut mempertanyakan itu ke OJK bersama BRK, pihak OJK mengatakan bahwa persyaratan BRK Syariah disuruh melengkapi terlebih dahulu dari BRK.

"Pengakuan dari BRK sendiri merasa ada syarat 16 poin sudah dipenuhi semua tinggal perda yang mana sudah kami siapkan tinggal paripurnakan saja sehingga bisa dijalankan," ujarnya.

Karena, lanjut Sugeng, persoalannya perda ini belum bisa diparipurnakan kalau belum mendapatkan pengakuan OJK.

"Makanya disinilah letak kebingungan kita ini, kita mau paripurnakan tidak bisa menunggu surat dari kementerian dalam negeri bahwa layak, namun Kemendagri akan mengeluarkan jika OJK sudah mengeluarkan rekomendasi," ujar Sugeng.

Solusinya yang harus dilakukan menurut Sugeng berdasarkan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri juga, maka pihak BRK, terutama Direktur Utama harus menjemput bola atau komunikasi yang baik dengan OJK.

"Karena bolanya ada di OJK, jangan ditunggu tapi dijemput," ujar Sugeng.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved