Breaking News:

Konflik Lahan di Riau Tinggi, Ini Usulan DPRD Riau untuk Mengatasinya

Tingginya kasus konflik lahan di Riau membuat sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memberikan usulan untuk mengatasinya.

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Nasuha Nasution
Tingginya kasus konflik lahan di Riau membuat sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memberikan usulan untuk mengatasinya. Usulan tersebut berupa pembentukan panitia khusus (Pansus) penyelesaian Sengketa Lahan. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Tingginya kasus konflik lahan di Riau membuat sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memberikan usulan untuk mengatasinya.

Usulan tersebut berupa pembentukan panitia khusus (Pansus) penyelesaian Sengketa Lahan.

Sebagaimana data di Riau ada 185 kasus sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan serta 200 ribu hektar lebih lahan yang berkonflik.

Di antara konflik lahan antara di Siberakun Kuansing antara masyarakat dengan perusahaan, Petapahan antara masyarakat dengan perusahaan juga, Langgam Pelalawan, Inhil, Inhu, Rokan Hulu dan Rokan Hilir sama dengan lainnya.

Sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menempatkan Riau sebagai daerah paling rawan konflik lahan.

Temuan DPRD Riau juga yang sangat aneh, ada HGU aneh yang harusnya berakhir pada 2018 namun sudah diperpanjang 13 tahun sebelum berakhir HGU itu.

"Begitu juga beberapa kepala daerah di Riau tersangkut masalah hukum terkait lahan, jadi inilah dasar kita untuk mengusulkan Pansus penyelesaian Sengketa lahan," ujar inisiator Pansus Penyelesaian Sengketa lahan Marwan Yohanis kepada tribunpekanbaru.com.

Usulan pansus ini sendiri sudah disepakati setelah 50 orang menandatangani dan disetujui di Paripurna dan sudah terlampau syarat minimal, paripurna sudah menyetujui.

"Paripurna berikutnya, disurati fraksi, fraksi akan menduduki pansus ini. Kemudian ditunjuk pansus, kemudian program kerja,"ujarnya.

Menurut Marwan Yohanis target dari pansus ini sendiri membuat rekomendasi nantinya setelah menjalankan tugasnya menyelesaikan konflik lahan tersebut.

"Jadi kita ingin meluruskan semuanya termasuk soal darimana didapat izin HGU perusahaan ini, kami akan selesaikan tugas dan sampaikan rekomendasi ke pemegang kebijakan,"ujar Marwan Yohanis. (Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved