Breaking News:

Kadis ESDM Riau Tersangka

Kadis ESDM Riau Indra Agus Tersangka, Fitra Sebut Perekrutan Pejabat Pemprov Lemah

Kadis ESDM Riau Indra Agus yang ditetapkan menjadi tersangka, menjadi sorotan Fitra soal lemahnya perekrutan pejabat Pemprov.

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Ariestia
TRIBUNPEKANBARU.COM/RIZKY ARMANDA
Kadis ESDM Riau Indra Agus yang ditetapkan menjadi tersangka, menjadi sorotan Fitra soal lemahnya perekrutan pejabat Pemprov. FOTO: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau, Indra Agus Lukman resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kadis ESDM Riau Indra Agus yang ditetapkan menjadi tersangka, menjadi sorotan Fitra soal lemahnya perekrutan pejabat Pemprov.

Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Taufik menanggapi ditahannya Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, karena ini menambah deretan pejabat Pemprov yang tersangkut hukum setelah Sekdaprov Riau sebelumnya ditahan.

"Status tersangka kadis ESDM Provinsi Riau menambah catatan buruk bagi kinerja anak buah gubenur dalam 3 tahun ini,"ujar Taufik.

Setidaknya menurut Taufik, ada beberapa kepala dinas dan ASN khususnya eselon II yang dipanggil oleh kejaksaan baik dalam status saksi bahkan sudah menjadi tersangka salah satunya mantan sekda provinsi Riau Yan Prana jaya, kadis PMD dan bahkan kepala biro di sekretariatan daerah yang pernah dipanggil menjadi saksi kasus korupsi.

"Fitra dalam konteks ini sangat menyayangkan paska ditersangkanya kadis ESDM tersebut,"ujar Taufik.

Oleh karena itu fitra melihat penyebabnya adalah lemahnya fungsi badan pengawas internal inspektorat dalam mengawasi kinerja yang masih belum tampak.

Seharusnya peran inspektorat dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk mengawasi bagaimana kinerja pejabat baik dalam menjalankan program dan kegiatan.

Apalagi dalam fungsinya inspetorat terlibat dalam program pencegahan korupsi, terlihat dalam program dan kegiatan mereka dalam nomenklatur renstra dan anggarannya.

Tahun 2018 lalu, inspektorat bersama dengan korsup KPK sudah merancang 16 interpensi pencegahan korupsi yang terintegrasi, 16 poin itu sudah di SK kan oleh mantan gubenur Andi Rachman, tapi dalam pelaksanaannya juga lemah dan belum tampak.

"Salah satunya soal aset, perizinan, pertambagan dan semua sudah ada peran opd masing-masing. seharusnya inspektorat mengevaluasi SK tersebut dan menyesuaikan kembali di periode pak Syamsuar ini,"ujar Taufik.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved