Breaking News:

Video Berita

VIDEO: Ditengahi Sekdaprov, Istri dan Anak Eks Pekerja di Kampar Sebulan Mengungsi Akan Dipulangkan

Lewat pengacara mereka, Norma Sari, eks pekerja merasa masih berhak tinggal di perumahaan perusahaan sampai putusan PHI berkekuatan hukum tetap.

Penulis: Fernando Sihombing | Editor: didik ahmadi

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Buntut bentrok berdarah antara eks pekerja dengan sekuriti PT. Padasa Enam Utama, Selasa (14/9/2021), belum berujung. Terakhir, buntut bentrok ini ditengahi oleh Sekretaris Daerah Riau, Selasa (12/10/2021).

Sekda SF Haryanto mempertemukan para pihak. Ada perwakilan perusahaan dan eks pekerja. Pertemuan itu membahas pemulangan 106 orang keluarga eks pekerja itu ke Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Pertemuan ini di hari ke-25 keluarga eks pekerja dievakuasi sejak Jumat, 17 September 2021 dan diungsikan di dua tempat terpisah di Pekanbaru. Masing-masing di Aula Kantor Dinas Sosial Provinsi Riau dan Balai Anak milik Kementerian Sosial di Rumbai.

Mereka dievakuasi oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Riau dibantu TNI Angkatan Udara Pangkalan Udara Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin. Upaya evakuasi dilakukan karena mereka tidak memiliki tempat tinggal setelah sekuriti melakukan pengosongan perumahan pekerja secara paksa. Pada pengosongan paksa itulah terjadi bentrok berdarah.

"Rapat yang dipimpin Bapak Sekda tadi, menyepakati pemulangan dilakukan hari Kamis (14/10/2021)," ungkap Ketua Komnas PA Riau, Dewi Arisanty kepada Tribunpekanbaru.com usai rapat, Selasa siang.

Dewi mengatakan, ibu dan anak tersebut akan dipulangkan tempat yang disediakan perusahaan Kelapa Sawit yang memiliki kebun dan pabrik itu. Padasa yang diwakili kuasa hukumnya, kata dia, dalam rapat menyanggupi penyediaan fasilitas memadai di tempat tinggal sementara.

"Yang kita minta fasilitas seperti MCK harus memadai. Pihak perusahaan sudah menyanggupinya," kata Dewi. Eks pekerja dan keluarga diharapkan dapat berkumpul kembali di tempat tinggal sementara itu. Tempat itu juga diharapkan memadai untuk menampung perabot mereka.

Dewi menambahkan, pertemuan tersebut juga membahas jaminan keamanan eks pekerja dan keluarganya selama berada di tempat tinggal sementara. Menurut dia, Sekda juga sudah menekankan soal jaminan keamanan.

"Sekda sudah menjawab semua permintaan dari pihak eks pekerja. Kita akan minta Sekda bertanggung jawab kalau tidak sesuai yang dengan kesepakatan rapat hari ini," tandas Dewi.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT. Padasa Enam Utama, Rusdinur yang hadir dalam rapat mewakili perusahaan, belum membalas permintaan konfirmasi dari Tribunpekanbaru.com. Pertanyaan tentang kesanggupan penyediaan fasilitas memadai dan batas waktu kesediaan perusahaan memfasilitasi eks pekerja di tempat sementara yang dikirim melalui pesan Whatsapp, belum dibalasnya.

Seperti diketahui, para eks pekerja yang diberhentikan menuntut pesangon dengan total miliaran Rupiah. Kini, sengketa pemutusan hubungan kerja massal itu sedang diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Lewat pengacara mereka, Norma Sari, eks pekerja merasa masih berhak tinggal di perumahaan perusahaan sampai putusan PHI berkekuatan hukum tetap.

Perusahaan berdalih, pemutusan hubungan kerja karena pekerja dianggap terdiskualifikasi mengundurkan diri setelah mangkir bekerja selama berhari-hari. Pekerja pernah menggelar aksi mogok kerja.

( Tribunpekanbaru.com / Fernando Sihombing)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved