Breaking News:

Bahas Isu-Isu Strategis, Pemkab Siak Taja Forum Diskusi Tentang Otda

Bupati Siak Alfedri membuka secara resmi Forum Diskusi Otonomi Daerah (Otda) yang melibatkan Forkompinda dan sejarawan Unri Prof Suwardi.

Penulis: Mayonal Putra | Editor: Ariestia
Istimewa
Bupati Siak Alfedri. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Bupati Siak Alfedri membuka secara resmi Forum Diskusi Otonomi Daerah (Otda) yang melibatkan Forkompinda dan sejarawan Unri Prof Suwardi. Kegiatan tersebut digelar di Balairung Datuk 4 Suku, Rabu (13/10/2021).

Forum Diskusi Otda ini di gelar masih dalam rangkaian HUT Ke - 22 Kabupaten Siak. Pada diskusi itu dihadirkan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Suhajar Diantoro sebagai pembicara.

Alfedri mengatakan, diskusi ini sangat relevan dalam upaya mewujudkan tujuan otonomi daerah untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Melakukan pembangunan yang lebih baik, memberikan pelayanan prima, dan melakukan pemberdayaan masyarakat.

"Forum ini juga kita harapkan bagaimana melakukan kepemimpinan secara kolaboratif bersama tokoh masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, forum - forum kebudayaan dan tokoh adat," sebutnya.

Dalam upaya mencapai tujuan otonomi daerah tersebut, diutamakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pelayanan yang baik. Pemerintah Kabupaten Siak telah menyusun program dan kebijakan serta langkah-langkah kegiatan, yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Sesuai dengan visi RPJMD terwujudnya Kabupaten Siak yang amanah, sejahtera, dan lestari di dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu, dalam mewujudkan Kabupaten Siak yang amanah ini sudah kita tuangkan pada misi yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan berlandaskan E - Goverment kemudian juga tujuan - tujuan kesejahteraan masyarakat. Tentu ini sudah terangkum dalam berbagai langkah langkah program yang kita lakukan sekarang dan 5 tahun yang akan datang,” ujarnya.

Staf ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro mengutip pendapat Lee Kwan Yew yang menggugat demokrasi dan otonomi. Lee mengatakan "Singapura bukan demokrasi, kami membatasi kebebasan dan kami mencapai kemakmuran. Bahwa negara yang membatasi kebebasan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding negara demokrasi".

"Lee Kwan Yew menganggap China dan Singapura lebih maju dari Indonesia karena Indonesia negara demokrasi, kita harus selalu waspada bahwa sesungguhnya teori - teori ini bergerak terus,” kata dia.

Suhajar menyampaikan di daerah yang sekarang mengemban amanah otonomi harus bekerja dengan baik dan benar. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai masyarakat berkesimpulan otonomi itu tidak bisa mencapai tujuannya seperti yang digugat Lee hypotesis tersebut.

“Ini merupakan salah satu isu strategis yang hari ini menyebutkan bahwa demokratisasi dan otonomi daerah bukan satu - satunya cara untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan sejumlah negara mengkoreksinya,” kata dia.

Menjawab keraguan atas demokrasi tersebut, Suhajar juga mengambil pendapat Amartya Sen yang mengatakan Lee Kwan Yew itu mungkin benar untuk Singapura. Kemajuan China dan Singapura tidak serta merta disimplifikasikan sebagai bukti bahwa otoritarianisme lebih baik baik dari demokrasi.

"Dulu kita pernah melalui masa-masa dimana pemerintah yang otoritarian, orde baru tidak membuka keran demokrasi. Maka timbullah kerusuhan karena aspirasi rakyat tidak terbendung. Tanpa kita sadari otoritarian pada puncaknya akan membunuh dirinya sendiri karena itu pilihan kita adalah demokratisasi dan otonomi," katanya.

Kemudian ia menekankan, otonomi daerah tersebut diaplikasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Kepala daerah adalah top leader memanfaatkan segala potensi daerah semata-mata untuk kesejahteraan tersebut. (tribunpekanbaru.com/mayonal putra)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved