Breaking News:

Video Berita

VIDEO: Petugas Dapati Kondom, Satpol PP Bongkar Keberadaan Pijat Plus-Plus di Kota Pekanbaru

Hasilnya tim menemukan panti pijat di dalam sejumlah rumah kontrakan. Mereka mengamankan sembilan orang diduga terapis dalam praktek pijat plus plus.

Penulis: Fernando | Editor: David Tobing

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU - Tim Satpol PP Kota Pekanbaru membongkar keberadaan praktek pijat plus plus pada, Kamis (14/10/2021) sore kemarin.

Mereka mengamankan sejumlah wanita diduga terapis pijat plus plus di Jalan Arjuna, Kota Pekanbaru.

Informasi Tribunpekanbaru.com, praktek pijat plus plus buka di sejumlah rumah kontrakan sekitar jalan itu. Masyarakat sekitar pun resah dengan praktek pijat plus plus.

Petugas mendapati aktivitas tersebut sehingga mengamankan para wanita. Ada sembilan wanita yang dibawa ke Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru.

Mereka diamankan untuk menjalani proses pendataan. Para wanita tersebut mesti membuat surat penyataan agar tidak membuka kembali praktek pijat plus-plus.

"Kita membongkar keberadaan praktek pijat ini setelah mendapat laporan dari masyarakat," ujar Kepala Bidang Ops Satpol PP Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra kepada Tribunpekanbaru.com usai razia.

Menurutnya, praktek pijat plus plus sudah berulang kali dilaporkan ke Satpol PP. Mereka pun menurunkan tim dalam razia ke lokasi tersebut.

Pihaknya belum memastikan sudah berapa lama praktek pijat plus-plus ini berlangsung. Ia mengaku sudah banyak laporan terkait keberadaan panti pijat ini sehingga melakukan razia penyakit masyarakat.

Hasilnya tim menemukan panti pijat di dalam sejumlah rumah kontrakan. Mereka mengamankan sembilan orang diduga terapis dalam praktek pijat plus plus.

"Tiga di antaranya kita temukan tanpa kartu identitas, enam orang lainnya tidak memiliki surat keterangan domisili," paparnya.

Petugas di lapangan juga mendapati barang bukti yang mengindikasikan ada praktek prostitusi. Mereka mendapati sejumlah alat kontrasepsi dan tisu magic.

Reza menegaskan bahwa para wanita ini telah melanggar sejumlah peraturan daerah atau perda. Mereka melanggar Perda Kota Pekanbaru No.5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum dan Perda Kota Pekanbaru No.12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.

Dirinya menyebut bahwa para wanita tersebut harus mengurus surat keterangan domisili. Mereka juga harus membuat surat penyataan agar tidak mengulangi perbuatannya.

"Kalau mengulangi perbuatannya, nanti kita akan amankan lagi untuk mendapat pembinaan dari dinas sosial," jelasnya.

( Tribunpekanbaru.com /Fernando Sikumbang)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved