Breaking News:

Rincian Tuntutan JPU Terhadap Afrizal, Kasus Dugaan Tipikor BUMD Tuah Sekata, Besok Vonis Hakim

JPU telah merincikan tuntutan terhadap terdakwa Afrizal dalam kasus dugaan Tipikor di BUMD Tuah Sekata, dan besok sidang vonis hakim.

Penulis: johanes | Editor: Ariestia
Istimewa
Sidang lanjut perkara Tipikor BUMD Tuah Sekata Pelalawan yang digelar di pengadilan Tipikor Pekanbaru pada Jumat (15/10/2021) pekan lalu. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah merincikan tuntutan terhadap terdakwa Afrizal dalam kasus dugaan Tipikor di BUMD Tuah Sekata.

Besok, Selasa (19/10/2021), terdakwa kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) belanja barang kelistrikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan, tersebut akan menghadapi putusan majelis hakim atas perkara yang menjeratnya.

Sidang mengagendakan pembacaan putusan majelis hakim terhadap perkara Tipikor BUMD Tuah Sekata tahun 2012 sampai 2016.

Terdakwa Afrizal yang merupakan mantan Kepala Divisi Kelistrikan BUMD Tuah Sekata akan divonis hukuman setimpal dengan perbuatannya yang merugikan negara sebesar Rp 3,8 Miliar lebih.

Ia telah menjalani penahanan sejak beberapa waktu lalu di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sialang Bungkuk Kota Pekanbaru.

"Besok diagendakan sidang putusan majelis hakim. Sebelumnya terdakwa telah menyampaikan pledoi dan kita sudah menyampaikan tanggapan terhadap pledoi," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kejari (Kajari) Pelalawan, Silpia Rosalina SH MH, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Frederic Daniel Tobing, kepada tribunpekanbaru.com, Senin (18/10/2021).

Daniel Tobing menjelaskan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan tuntutan terhadap terdakwa dihadapan majelis hakim pada persidangan pekan lalu.

Dalam tuntutannya, JPU meminta majelis hakim menyatakan terdakwa Afrizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ada dalam dakwaan.

"Kita menuntut terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 tahun dengan dikurangi penahanan sementara. Kemudian terdakwa tetap ditahan," tandas Daniel.

Selain itu, JPU meminta terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp 300 juta dengan subsidair tiga bulan kurungan. Jaksa juga meminta hakim untuk menghukum Afrizal dengan membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 3.830.206.000,-. Jika UP tidak dibayar Afrizal akan diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Adapun dakwaan yang dibacakan JPU Kejari Pelalawan pada sidang oerdana sebelumnya, terbagi dalam dua yakni dakwaan primair terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Kemudian dakwaan Subsidair, dimana pelaku melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. (Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved