Breaking News:

OTT KPK di Riau

Tanggapi OTT KPK di Riau, Fitra Sayangkan Komitmen Bupati Kuansing

Fitra Riau menanggapi OTT yang dilakukan KPK terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) dan beberapa orang lain

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Nurul Qomariah
TRIBUNPEKANBARU.COM/DODI VLADIMIR
Bupati Kuansing Andi Putra usai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Riau, Selasa (19/10/2021). Fitra Riau sayangkan komitmen Bupati Kuansing. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Fitra Riau menanggapi OTT yang dilakukan KPK terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) dan beberapa orang lain.

Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mengungkapkan, OTT ini menunjukkan tidak adanya Komitmen Bupati.

Fitra Riau mencatat sepanjang tahun 2017-2021, pasca-HAKI 2016, Provinsi Riau dan kabupaten/kota juga belum melakukan pembenahan terhadap sistem tata kelola pemerintahan yang baik,dilihat masih ditemukan daerah kabupaten/kota yang berurusan dengan KPK.

Salah satunya kasus multiyears Kabupaten Bengkalis yang diungkap tahun 2018 dan sudah memutuskan mantan Bupati Bengkalis dan Sekda Dumai bersalah.

Kasus Suap DAK yang dilakukan oleh mantan Wali Kota Dumai Zulkifli AS, kasus jembatan water front city di Kabupaten Kampar yang saat ini sedang proses pengembangan.

"Fitra Riau menilai apa yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, menjadi introspeksi kembali dan perlu memetakan bagaimana komitmen kepala daerah di Riau terhadap isu Pemberantasan korupsi,"ujar Taufik.

Dilihat dari tracking visi dan misinya kepala daerah yang ikut berkontestasi di pilkada tahun 2020 kemarin, banyak menyinggung untuk mewujudkan manajemen birokrasi yang bersih.

"Akan tetapi, fakta dan realitanya misi tersebut juga belum sejalan dengan mental kepala daerah tersebut, Contohnya Misi Bupati Kabupaten Kuasing," ungkap taufik.

Taufik menambahkan, seharusnya,tidak ada bentuk apresiasi yang harus dikumandangkan atau disampaikan kepada tim KPK yang sudah berhasil melakukan OTT tersebut.

"Justru sikap kita sebagai publik di Riau harus bersedih bercampur marah dan bersikap berlapang dada,” urainya.

“ Bahwa di Riau pasca-HAKI 2016 yang diselenggarakan kemarin tidak berhasil membuat para pejabat untuk bertobat, bermawas diri dalam memperbaiki sikap dan mentalnya sebagai pemegang amanah publik,"imbuhnya.

Taufik menambahkan, Fitra sesungguhnya menyayangkan peristiwa yang terjadi pada malam kemarin, akan tetapi eforia kesedihan itu harus bercampur marah dan kecewa, baru beberapa bulan saja dilantik sudah menunjukkan belangnya.

Selain itu, KPK telah banyak melakukan upaya-upaya pencegahan mulai dari pendampingan yang dilakukan oleh Korsupgah KPK terkait dengan koordinasi, monitoring dan supervisi pencegahan korupsi.

Tetapi upaya itu tidak ditanggapi dengan serius oleh masing-masing kepala daerah dan anehnya terpental begitu saja.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved