Indonesia Terikat dengan 28 Proyek Utangan China, Nasib Bisa Seperti Srilangka Jika Tak Lakukan Ini

Yang menonjol dalam perdebatan adalah kekhawatiran yang berkembang tentang sifat sebenarnya dari BRI.

Ada kekhawatiran yang sama tumbuh di Indonesia atas komitmen Presiden Joko Widodo untuk belanja infrastruktur yang besar.

Bahkan proyeksi anggaran tahun 2020 mengalokasikan US$29,78 miliar untuk proyek infrastruktur.

Agar tak terperangkap dalam jebakan utang China, Muhammad Zulfikar Rakhmat, dosen di Universitas Islam Indonesia, dalam artikel berjudul Indonesia: 'Avoiding China’s Debt Snare yang tayang' di Asia Sentinel (16 November 2019) mengatakan bahwa ada pelajaran dari Malaysia yang perlu dipelajari Indonesia.

Zulfikar Rakhmat menyebutkan, Indonesia sepertinya tak henti-hentinya berambisi untuk terus berkiprah di BRI.

Mengingat kembali pada krisis keuangan tahun 1998, banyak perusahaan mengalami gagal bayar dan perekonomian negara mengalami kekacauan dengan pertumbuhan ekonomi yang menurun drastis sebesar -13,1 persen.

Kondisi itu, dipadu dengan memori tahun 1998, seharusnya membuat pemerintah sangat berhati-hati dalam mengikatkan diri dengan utang BRI, betapapun Indonesia membutuhkan infrastruktur.

Ada juga kekhawatiran bahwa proyek-proyek BRI, alih-alih menguntungkan Indonesia, justru merugikan negara.

Salah satu contohnya adalah proyek kereta api ringan di Palembang, sejauh 550 km timur laut Jakarta, yang masih berkutat dengan kesulitan kereta ringannya sendiri.

Kritikus menuduh proyek tersebut memiliki potensi kecil selain menimbun utang.

Proyek tersebut harus mengalami kerugian dengan beban operasi sebesar Rp8,9 miliar (US$618.545) per bulan.

Mengingat proyek infrastruktur belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ketimpangan – terutama di bagian Timur.

Serta berbagai sengketa lainnya, keputusan pemerintah untuk menandatangani banyak proyek semacam itu patut dipertanyakan.

Ironisnya, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia masih diliputi praktik korupsi yang terang-terangan.

Alih-alih ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, proyek infrastruktur seringkali menjadi ladang perhatian pihak-pihak yang berkepentingan.