Breaking News:

Satgas Stunting Kabupaten Siak Bakal Libatkan Banyak Pihak untuk Pencegahan

Satgas Pencegahan Stunting Kabupaten Siak Wan Yunus bakal membentuk tim hingga ke tingkat kampung untuk melakukan pencegahan dan penutunan stunting.

Penulis: Mayonal Putra | Editor: Ariestia
Istimewa
Bupati Siak Alfedri (tengah) didampingi Ketua Satgas Pencegahan Stunting Siak Wan Yunus (kiri) dan Kepala Dinas Kesehatan Siak Raja Tonny Chandra (kanan) membaca Perbup nomor 75 tahun 2021 tentang penanganan stunting pada sebelum sosialisasi Perbup itu, Selasa (19/10/2021) di kantor bupati Siak. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Stunting Kabupaten Siak Wan Yunus bakal membentuk tim hingga ke tingkat kampung untuk melakukan pencegahan dan penutunan stunting.

Ia menyatakan komitmen untuk menekan angka stunting dengan cara melibatkan banyak pihak, baik pemerintah maupun swasta.

“Payung hukum untuk kita bekerja sudah ada meski saat ini masih di dalam tahap sosialisasi, kami kira tidak ada masalah, intinya kesiapan kita harus dilakukan sejak awal,” kata Wan Yunus, Rabu (20/10/2021).

Payung hukum yang dimaksudnya adalah Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 terkayt pencegahan dan penurunan stunting.

Perbup ini merupakan salah satu dasar baginya untuk menetapkan kewenangan kampung atau kelurahan dalam mendukung intervensi terintegrasi dalam pencegahan dan penurunan stunting.

“Kita juga memberi ruang untuk meningkatkan alokasi penggunaan APBD Kampung, terutama penggunaan dana desa untuk kegiatan yang dapat mendukung pencegahan dan penurunan stunting,” kata dia.

Tidak hanya itu, kelurahan atau kampung bisa menyediakan fasilitas dan memobilisasi, melatih dan mendanai kegiatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) di tingkat kampung dan kelurahan tersebut.

Kewenangan lain yang diterima kelurahan atau kampung adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan layanan pencegahan dan penurunan stunting.

“Semua tingkatan juga dapat memastikan perencanaan dan penganggaran program atau kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di tingkat kampung/kelurahan, dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mendapatkan layanan penurunan stunting,” kata Wan Yunus yang juga kepala Bappeda Siak.

Ia menerangkan, RPJMD juga menjadi pedoman untuk penurunan stunting, melalui program dan kegiatan maupun sub kegiatan yang direnstranya OPD. Pemerintah kampung juga bisa menjadikan Perbup ini sebagai dasar untuk pengalokasian penurunan stunting di APBD kampung.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved