Breaking News:

Laporan Harta Ketua DPRD Kampar Minus, Apa Tanggapan KPK?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi tanggapan terkait laporan harta Ketua DPRD Kampar yang minus.

Penulis: Fernando Sihombing | Editor: Ariestia
istimewa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi tanggapan terkait laporan harta Ketua DPRD Kampar yang minus. FOTO: Plt Jurbir KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding 

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi tanggapan terkait laporan harta Ketua DPRD Kampar yang minus.

Seperti diketahui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) DPRD Kampar M Faisal, minus.

Tanggapan disampaikan Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding terkait konfirmasi Tribunpekanbaru.com tentang harta Ketua DPRD Kampar, M. Faisal yang minus.

Menurut Ipi, LHKPN merupakan self-assessment, yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara atau Wajib Lapor kepada KPK melalui situs eLHKPN.

"LHKPN memuat informasi tentang data pribadi, data harta, data penghasilan dan pengeluaran, serta utang. Jika nilai utang yang dilaporkan lebih besar dari harta, maka hartanya menjadi minus," jelas Ipi, Kamis (21/10/2021).

Meski begitu, Ipi mengatakan bahwa besar atau kecilnya nilai harta yang dilaporkan tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Ia meminta hal ini dipahami.

"Perlu dipahami bahwa besar atau kecilnya nilai harta yang dilaporkan tidak dapat dijadikan ukuran atau indikator bahwa harta tersebut terkait atau tidak terkait tindak pidana korupsi," ujar Ipi.

KPK, kata dia, mengimbau penyelenggara negara memenuhi kewajiban melaporkan harta kekayaannya secara periodik.

Pelaporan dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan kejujuran.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved