Breaking News:

DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Minta Pemko Audit PT ARB Soal Kesanggupan Lanjutkan Pasar Induk, Ada Uang Atau Tidak!

Komisi IV DPRD Pekanbaru terus menyorot, kepastian pembangunan Pasar Induk.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Fernando Sikumbang
Komisi IV DPRD Pekanbaru terus menyorot, kepastian pembangunan Pasar Induk. Foto: Pasar Induk Pekanbaru terbengkalai 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Komisi IV DPRD Pekanbaru terus menyorot, kepastian pembangunan Pasar Induk.

Hal ini seiring adanya kebijakan baru Pemko Pekanbaru, yang masih memberikan waktu kepada kontraktor pelaksana, PT Agung Rafa Bonai (ARB), untuk melanjutkan pembangunannya.

Padahal, Pemko sudah beberapa kali memberikan kesempatan kepada perusahaan lokal tersebut, agar bisa menyelesaikan pembangunannya.

Namun sayang, kepercayaan Pemko berbanding terbalik dengan progres pembangunannya. Berdasarkan data yang diterima Komisi IV DPRD Pekanbaru, persentase pembangunannya masih di bawah 50 persen.

Padahal, pembangunan sudah dimulai sejak tahun 2016 lalu. Terkait ikhwal ini, Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Pasla meminta, agar Pemko Pekanbaru melakukan audit terhadap PT ARB.

"Ini tujuannya semata-mata untuk memastikan kesiapan perusahaan. Jangan ada kesan enggan untuk melepas, tapi kesanggupan perusahaan untuk melanjutkan tidak ada. Seperti ini kan susah, " kata Roni Pasla kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (25/10/2021).

Disebutkan, masih adanya kelonggaran dari Pemko kepada PT ARB untuk melanjutkan pembangunan, sebenarnya harus dibuktikan secara komprehensif.

Artinya, tidak hanya karena alasan perusahaan masa pandemi kesulitan anggaran.

Tapi lebih kepada komitmen mereka, untuk menepati kontrak. Makanya harus dilakukan audit, untuk memastikan kesiapan perusahaan.

"Tim auditornya harus terpercaya dan yang bisa memastikan kesiapan dan kesanggupan perusahaan. Biar fair semuanya," pinta Politisi PAN ini.

Proyek Pasar Induk Pekanbaru dikerjakan PT ARB, yang memenangi lelang investasi pada tahun 2016 lalu dengan kontrak Bangun Guna Serah (BGS) bangunan selama 30 tahun.

Pasar induk dibangun di atas lahan seluas 3,2 hektar, dengan nilai pembangunan diperkirakan menelan biaya Rp94 miliar.

"Kami tidak bosan-bosan memberi masukan, agar Pemko Pemko jangan mau ambil resiko lagi. Jika begini terus, sampai Walikota selesai masa jabatannya, dipastikan tidak akan pernah selesai. Bersikap tegas lah," sarannya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved