Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Badan Kehormatan Pastikan Tak Risau Soal Tudingan Kasus Ketua DPRD Pekanbaru

BK DPRD Pekanbaru, membacakan rekomendasi pemberhentian Hamdani SIP, sebagai Ketua DPRD Pekanbaru pada rapat paripurna Senin malam.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
DPRD Pekanbaru
Suasana Rapat Paripurna Pembacaan Keputusan Badan Kehormatan DPRD Pekanbaru, terkait kasus Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani SIP, Selasa dini hari (26/10/2021). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Setelah Badan Kehormatan (BK) DPRD Pekanbaru, membacakan rekomendasi pemberhentian Hamdani SIP, sebagai Ketua DPRD Pekanbaru pada rapat paripurna Senin malam hingga Selasa dini hari lalu, berbagai komentar yang muncul dari beberapa kalangan.

Bahkan, sebagian menilai BK DPRD Pekanbaru memutuskan, tidak berdasarkan fakta hukum. Tapi lebih kental nilai politisnya.

Merespon ikhwal ini, Ketua BK DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan SPd MH mengaku, BK tidak terlalu merisaukannya. Bahkan BK tidak mau terpancing.

Sebab, apa yang dikomentari banyak kalangan tersebut, dianggap hal biasa yang sudah menjadi konsumsi umum.

"Itu hak mereka berkomentar. Bagi kami, biar masyarakat saja yang menilainya. Senin pekan depan kami akan press rilis di DPRD. Kami jawab secara lugas beserta bukti hukum, termasuk bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Hamdani," tegas Ruslan Tarigan, Jumat (29/10/2021) kepada Tribunpekanbaru.com.

Perlu diketahui semua pihak, dalam Rapat Paripurna kemarin, BK DPRD hanya membacakan rekomendasi untuk pemberhentian Hamdani dari jabatan ketua DPRD Kota Pekanbaru.

Selanjutnya, persoalan nanti dijalankan atau tidak oleh partainya yakni PKS, itu urusan mereka. Karena masih ada tahapan pasca putusan ini.

Disinggung mengenai tudingan Fraksi PKS, yang menyebutkan putusan BK ini melanggar dan dianggap kedaluarsa, Ruslan Tarigan menjawab tegas.

"Kalau itu pendapat mereka, dan sudah menjadi hak publik untuk menilainya, ini nanti akan kita jawab dengan bukti-buktinya," katanya mengulang.

Bahwa apa yang diputuskan kemarin, hasil sidang-sidang, berdasarkan laporan yang masuk. Terdapat 22 alat bukti pelanggaran yang dilakukan, dengan 13 orang saksi, dua saksi ahli.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved