Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Anggaran Sampah 2022 Rp 58 M, DPRD Pekanbaru Sebut Masalah Pengangkutannya Tak Pernah Selesai

R-APBD Tahun 2022 kini masih dibahas di DPRD Pekanbaru, termasuk anggaran pengangkutan sampah.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Fernando Sikumbang
R-APBD Tahun 2022 kini masih dibahas di DPRD Pekanbaru, termasuk anggaran pengangkutan sampah. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - R-APBD Tahun 2022 kini masih dibahas di DPRD Pekanbaru, termasuk anggaran pengangkutan sampah.

Berdasarkan nota kesepahaman yang diteken Pemko dengan DPRD kemarin, R-APBD 2022 sebesar Rp2,56 triliun. 

Dari jumlah tersebut, Rp 58 miliar di antaranya untuk anggaran pengangkutan sampah, di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru. Nilai Rp 58 miliar ini, masih menjadi pertanyaan oleh kalangan DPRD Pekanbaru.

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Robin Eduar SH MH mengaku, nilai Rp 58 miliar tersebut, merupakan angka yang besar untuk pengangkutan sampah.

Sementara di satu sisi, persoalan pengangkutannya tak pernah selesai sampai sekarang.

"Sampai sekarang kan kita lihat, pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru ini jadi masalah. Tak pernah selesai. Padahal anggarannya besar," tegas Robin kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (3/11/2021).

Sekadar gambaran, anggaran pengangkutan sampah tahun 2021 ini sebesar Rp 45 miliar. Pengerjaannya melalui pihak ketiga, yakni PT Godang Tua Jaya dan PT Samhana Indah.

Namun kenyataannya di lapangan, masih saja banyak penumpukan sampah di sejumlah ruas jalan. Persoalan ini yang harus diselesaikan DLHK Pekanbaru. Terutama untuk kelanjutan pengelolaan tahun 2022 mendatang.

Karena sampai saat ini, sudah berapa kali pimpinannya berganti, namun persoalan tak kunjung tuntas juga.

"Makanya kami di Fraksi PDI-P meminta, ke depannya, pengangkutan sampah ini diswakelolakan saja. Karena hal ini juga mengajak masyarakat bertanggungjawab tentang sampahnya. Kalau pihak ketiga sama-sama kita lihat, masih menyisakan masalah," tegasnya.

Secara keseluruhan, dirinya bukan tidak setuju pengelolaan sampah ini dikelola pihak ketiga. Tapi berdasarkan hasil kerja pihak ketiga beberapa tahun belakangan ini, tidak pernah selesai.

Selalu menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Tidak hanya sampah yang Menumpuk, tapi juga banyak menguras anggaran dari APBD. Bahkan pungutan retribusi sampah ini juga, tak sebanding dengan PAD yang diharapkan.

"Jadi intinya, kinerja pihak ketiga tidak sesuai harapan. Ini yang perlu dievaluasi untuk tahun 2022 nanti," harapnya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved