Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Bapemperda Minta Pansus DPRD Pekanbaru Segera Bahas 6 Ranperda Agar Segera Disahkan

DPRD Pekanbaru kini sedang membahas 6 Ranperda Kota Pekanbaru. Bahkan Pansusnya sudah dibentuk sejak beberapa waktu lalu.

Penulis: Rizky Armanda | Editor: Ariestia
b4networks.com
DPRD Pekanbaru kini sedang membahas 6 Ranperda Kota Pekanbaru. Bahkan Pansusnya sudah dibentuk sejak beberapa waktu lalu. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - DPRD Pekanbaru kini sedang membahas 6 Ranperda Kota Pekanbaru. Bahkan Pansusnya sudah dibentuk sejak beberapa waktu lalu.

Meski 6 Ranperda ini merupakan Prolegda Tahun 2021, tapi diyakini tidak bisa selesai disahkan hingga akhir tahun.

Namun demikian, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pekanbaru, meminta agar Pansus bisa cepat melakukan pembahasan. Terutama memanggil pihak-pihak terkait, untuk pendalaman masing-masing Ranperda.

"Ya, memang Pansus sudah ada yang mulai membahas. Kita harapkan ini terus berlanjut. Paling tidak satu atau dua Ranperda bisa disahkan menjadi Perda Kota Pekanbaru tahun 2021 ini," tegas Ketua Bapemperda DPRD Pekanbaru Zulfahmi SE, kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (11/11/2021).

Seperti diketahui, 6 Ranperda yang sedang dibahas Pansus DPRD Pekanbaru yakni, Ranperda Retribusi Air Limbah, Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Ranperda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak, Ranperda Pajak Air Tanah dan Ranperda Pengarustamaan Gender.

Dari 6 Ranperda tersebut, tambah Zulfahmi, sebagian ada yang memang menyentuh masyarakat. Seperti halnya Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dua Ranperda ini harus digesa dan harus diperjuangkan segera. Mengingat belakangan ini, perlu payung hukum di daerah ini mengenai keselamatan perempuan dan anak. Termasuk memerhatikan kesejahteraan masyarakat.

"Untuk Ranperda yang lainnya, itu untuk mendorong meningkatkan PAD. Seperti Ranperda Retribusi Air Limbah, Ranperda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Ranperda Pajak Air Tanah dan Ranperda Pengarustamaan Gender. Ini juga prioritas," sebut Politisi Partai Hanura ini lagi.

Jika pembahasan tak selesai dalam tahun 2021 ini, lanjut Zulfahmi, maka akan otomatis masuk dalam Prolegda Tahun 2022, yang nantinya dilanjutkan pembahasannya.

"Tapi kami dari Bapemperda, tetap mendorong kawan-kawan Pansus untuk bisa menyelesaikan beberapa Ranperda tahun 2021 ini," pintanya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved