Breaking News:

Terkait Kisruh Kopsa-M, PTPN V: Berhenti Umbar Fitnah

Pengacara PT Perkebunan Nusantara V, DR Sadino meminta Ketua Kopsa-M versi kepengurusan lama, Anthony Hamzah berhenti mengumbar fitnah

Editor: Rinal Maradjo
istimewa
Perkebunan Kelapa Sawit PTPN V 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pengacara PT Perkebunan Nusantara V, DR Sadino meminta Ketua Koperasi Sawit Makmur (Kopsa-M) versi kepengurusan lama, Anthony Hamzah beserta seluruh afiliasinya, termasuk Ade Armando melalui narasi di kanal youtubenya agar berhenti mengumbar fitnah terhadap perusahaan perkebunan milik negara yang beroperasi di Provinsi Riau tersebut.

Termasuk soal tudingan bahwa PTPN V menjual 400 Ha kebun masyarakat dan membebankan biaya pembangunannya kepada masyarakat tanpa meminta klarifikasi kebenarannya.

"Saya meminta saudara Anthony Hamzah berhenti mengumbar fitnah yang tidak sesuai dengan data dan fakta hukum yang benar. Sudah berulang kali saya tegaskan, tidak ada lahan petani atau masyarakat yang dimanipulasi atau diserobot, apalagi sampai PTPN V menjual kebun milik masyarakat, tidak benar sama sekali," tegas DR Sadino dalam keterangan tertulisnya di Pekanbaru, Kamis (11/11/2021).

Pakar hukum tersebut menjelaskan bahwa isu menyesatkan yang dihembuskan Anthony dengan seolah-olah berlagak menjadi korban tersebut, sangat mudah untuk dibuktikan ketidakbenaran hukumnya.

“Informasi dan opini yang dibentuk Anthoni menyesatkan. Antara PTPN V dengan Kopsa M adalah bapak angkat sekaligus avalis dengan pola kemitraan kebun KKPA (Koperasi Kredit Primer untuk Anggota) nya. Tidak ada satu jengkal pun tanah Kopsa-M yang dikuasai apalagi dimiliki oleh PTPN V, seluruh kebun masyarakat yang telah dibangun Perusahaan sejak 2001 lalu, dikuasai oleh Kopsa-M sendiri,” ujarnya lagi.

Dalam kesempatan itu, Sadino menjawab berbagai tudingan yang acap kali dilayangkan Anthony, penasehat hukum, dan afiliasinya melalui media massa. Mulai dari tuduhan PTPN V membangun kebun seluas 2.050 Ha, namun yang diserahkan hanya 1.650 Ha. Kemudian, tuduhan perusahaan melakukan kriminalisasi, hingga persoalan gaji pekerja Kopsa-M yang tidak terbayarkan karena PTPN V tidak mencairkan pembayaran penjualan tandan buah segar (TBS) dari areal Kopsa-M.

“Sekali lagi semua itu fitnah. Saya akan ungkap faktanya satu persatu. Fakta yang lengkap didasarkan pada dokumen dan telah terbukti di Pengadilan dalam bentuk Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana saudara Anthony menggugat ke PTPN V," tegasnya.

Sadino menceritakan bahwa Kebun Kopsa-M dibangun oleh PTPN V karena menjalankan program kemitraan perkebunan oleh pemerintah dan juga karena ada permintaan masyarakat Desa Pangkalan Baru, Kabupaten Kampar pada tahun 2001 silam.

“Sebagaimana pola KKPA, tanahnya dari masyarakat dan atas usulan dari masyarakat. Awalnya, luasan lahan yang disebutkan masyarakat untuk dibangun perkebunan mencapai 4.000 Ha. Dengan rencana peruntukan awal yang dijanjikan masyarakat rinciannya Kebun Kopsa-M 2.000 Ha, kebun inti 500 Ha, kebun sosial masyarakat Desa Pangkalan Baru 500 Ha, dan kebun sosial 1.000 Ha,” urai Sadino.

Namun setelah diukur, kenyataannya areal yang direncanakan itu tidak cukup. Sehingga dari tiga tahap pembangunan, yang terbangun adalah seluas 1.650 Ha kebun untuk Kopsa-M sendiri dengan jumlah anggota 825 petani yang diikat dengan tiga perjanjian. Berita acara penyerahan lahan juga berupa 1.650 Ha tanpa ada kebun inti yang terbangun.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved