Breaking News:

Berita Rohul

Dugaan Korupsi di Dinas Perkim Rohul, Kejari Rohul Terima Pengembalian Kelebihan Bayar Rp 147 Juta

Kejari Rohul menerima pengembalian kelebihan bayar dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Perkim Rohul.

Penulis: Syahrul | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Syahrul Ramadhan
Kasi Intel Kejari Rohul Ari Supandi 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PASIRPANGARAIAN - Kejari Rohul menerima pengembalian kelebihan bayar dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Perkim Rohul.

Kejaksaan Negeri Rokan Hulu menerima pengembalian kelebihan bayar dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Rokan Hulu pada Jumat (12/11/2021).

Pengembalian uang negara sebesar Rp. 147.333.859,92 itu dilakukan melalui Kas Daerah Pemkab Rokan Hulu atas dugaan korupsi kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan IPA IKK di Kecamatan Rambah Hilir, Tambusai dan Tambusai Utara pada Tahun Anggaran 2020.

Disampaikam oleh Kasi Intel Kejari Rokan Hulu Ari Supandi, jumlah pengembalian tersebut ditetapkan melalui Audit Investigasi Nomor 1/ITDA-PKPT/LHAI/2021 bertanggal 29 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Rokan Hulu.

"Adapun pengembalian uang ini ditimbulkan setelah adanya hasil pemeriksaan atas pekerjaan IPA IKK di Dinas Perkim Rohul," kata Ari.

Adapun pengembalian itu dilakukan oleh tujuh orang pihak terkait yang terlibat atas dugaan korupsi program IPA IKK Dinas Perkim.

Ketujuh orang itu terdiri dari tim teknis dari Dinas Perkim Rohul, pihak swasta dan penyedia dalam kegiatan di tiga kecamatan itu.

Ari menyebut, walaupun pengembalian uang tersebut tidak menggugurkan unsur pidana atas tindak pidana korupsi itu, namun itikad baik dari pihak terkait tetap diperhitungkan.

"Proses pengembalian itu dilakukan oleh pihak terkait sesuai dengan besaran uang yang digunakan oleh masing-masing pihak," bebernya.

"Pengembalian pun dilakukan melalui BPKAD Kabupaten Rokan Hulu yang kemudian disetorkan atau dikembalikan ke kas daerah," tambahnya lagi.

Ari meyakinkan, dengan adanya pengembalian tersebut telah menyelamatkan keuangan negara, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu dari kerugian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Selain sanksi pengembalian itu, Kejari Rohul juga akan menyurati Satuan Kerja terkait untuk menindaklanjuti pelanggaran etika kepegawaian yang dilakukan oleh Tim Teknis berstatus ASN di Dinas Perkim Rohul.

"Selain sanksi berupa pembinaan itu, kita juga melakukan beberapa tindakan administratif yang diperlukan terhadap pihak swasta dan penyedia dalam kegiatan itu," tandasnya.

Sayang, hingga berita ini dirilis, Kepala Dinas Perkim Rohul Heri Islami masih bungkam saat dihubungi untuk dikonfirmasi terkait korupsi anggaran kegiatan di Satuan Kerja yang dia pimpin tersebut. (Tribun Pekanbaru/Syahrul Ramadhan)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved