Breaking News:

DPRD Pekanbaru

UMK 2022 Belum Ditetapkan, DPRD Pekanbaru Minta Pemerintah-Asosiasi Usung Azas Keadilan

DPRD Pekanbaru meminta pemerintah dan asosiasi mengusung azas keadilan dalam penetapan UMK 2022 nanti.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
DPRD Pekanbaru meminta pemerintah dan asosiasi mengusung azas keadilan dalam penetapan UMK 2022 nanti. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - DPRD Pekanbaru meminta pemerintah dan asosiasi mengusung azas keadilan dalam penetapan UMK 2022 nanti.

Hingga pekan kedua November 2021 ini, pemerintah bersama Asosiasi Dewan Pengupahan belum memutuskan nilai Upah Mininum Kota (UMK) Pekanbaru Tahun 2022. 

Hebatnya pada tahun 2021 ini, penetapan UMK Pekanbaru langsung ditetapkan oleh Pemprov Riau. Meski tak lagi dilibatkan dalam pembahasan dan penetapan UMK, Disnaker Pekanbaru, akan tetap memberikan saran dan masukan ke Disnakertrans Riau sebelum UMK 2022 ditetapkan.

Seperti diketahui, batas penetapan UMK tahun 2021 ini, sudah dijadwalkan paling lambat tanggal 20 November nanti.

Merespon ikhwal ini, Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Zulkarnain SE MSi meminta, agar penetapan UMK tersebut, tidak merugikan masyarakat pekerja. Yang paling penting lagi, harus disesuaikan juga dengan kondisi perekonomian saat ini.

"Saat ini, iklim ekonomi sudah mulai berangsur normal. Ada baiknya penetapan kenaikan upah ini harus mengusung azas keadilan, sehingga baik perusahaan dan pekerja sama - sama senang," harap Zulkarnain kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (14/11/2021).

Politisi Senior PPP ini meminta juga, agar UMK tahun depan paling tidak ada sedikit kenaikan. Mengingat sekarang semua sektor barang, sudah mengalami kenaikan juga.

Sumbang saran ini lah yang harus disampaikan Disnaker Pekanbaru kepada Pemprov Riau, sebelum disahkan UMK Pekanbaru.

"Kami minta juga Pemprov Riau menerima saran dan usulan kabupaten/kota. Terutama Kota Pekanbaru. Karena yang lebih tahu kondisi pekerjanya, pemerintah kota. Termasuk yang menjalankan dan melaksanakan nanti, juga kota," tegasnya.

Lebih dari itu, masih kata Zulkarnain, pihaknya mewanti-wanti, agar jangan sampai UMK Pekanbaru lebih kecil dari kabupaten/kota di Riau. Sebab, Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau, yang sudah sewajarnya menjadi cerminan bagi kabupaten/kota lainnya.

Jangan sampai seperti tahun 2021 lalu, UMK Pekanbaru hanya Rp 2,997,976, kecil dari UMK beberapa kabupaten/kota di Riau lainnya. Seperti halnya UMK Dumai Rp 3,383,834, UMK Bengkalis Rp 3,342,891, serta Siak, Pelalawan, Kampar serta Inhu UMK nya di atas angka Rp 3.000.000.

"Memang kita akui, ada rumus penghitungannya. Tapi paling tidak, Kota Pekanbaru bisa sama lah dengan kabupaten/kota lain. Karena unsur pendukungnya sudah ada," paparnya.

Gayung bersambut, Kepala Disnaker Pekanbaru Abdul Jamal, memastikan bahwa pihaknya akan memberikan masukan ke provinsi.

Satu di antara masukan itu, terkait kenaikan UMK 2022. Ada wacana UMK tahun depan diusulkan naik dari besaran UMK 2021.

"Ya benar, memang rencana kita akan usulkan kenaikan. Namun ini dipelajari dulu dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan pihak lainnya," Janji Jamal. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved