Breaking News:

Berita Riau

Kasus Dugaan Korupsi, Mantan Bendahara Pengeluaran Bappeda Siak Dituntut 5 Tahun Penjara

Mantan bendahara pengeluaran Bappeda Siak dituntut 5 tahun penjara oleh JPU dalam kasus dugaan korupsi.

Penulis: Rizky Armanda | Editor: Ariestia
Tribunpekanbaru.om/Rizky Armanda
Mantan bendahara pengeluaran Bappeda Siak dituntut 5 tahun penjara oleh JPU dalam kasus dugaan korupsi. FOTO: Saksi ahli auditor dari Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru ketika disumpah sebelum memberikan keterangan dalam persidangan, Senin (18/10/2021) 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Mantan bendahara pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Siak dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan korupsi.

Tuntutan terhadap Donna ini dibacakan JPU saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (15/11/2021) petang.

Dalam hal ini, JPU menilai Donna dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Yan Prana Jaya Indra Rasyid, mantan Kepala Bappeda Siak, sekaligus mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Riau.

"Info dari (Kejari) Siak, tuntutan sudah dibacakan," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Kejati Riau, Marvelous.

Lanjut Marvelous, JPU menilai Donna melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang (UU) RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Terdakwa dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan," sebut Marvel.

Saat disinggung soal uang pengganti kerugian keuangan negara, Marvel menyebut hal itu tidak dibebankan kepada terdakwa.

Hal itu dikarenakan telah dibebankan kepada terdakwa sebelumnya, Yan Prana Jaya.

"Agenda sidang berikutnya adalah penyampaian pledoi atau nota pembelaan oleh terdakwa," bebernya.

Sebelumnya dalam dakwaan JPU disebutkan, Donna Fitria bersama-sama Yan Prana Jaya Indra Rasyid (perkara terpisah) pada Januari 2013 sampai Maret 2015 melakukan perbuatan berlanjut secara melawan hukum yaitu, menggunakan anggaran perjalanan dinas pada Bappeda Kabupaten Siak Tahun Anggaran (TA) 2013 sampai dengan TA 2014.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved