Breaking News:

Legislator DPRD Riau Sebut Upah Naik Rp 50 Ribu Belum Berimbang Dengan Kondisi Ekonomi

anggota Komisi V DPRD Riau Kasir melihat keputusan tersebut belum berpihak sepenuhnya dengan pekerja, apalagi kondisi saat ini

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Ilham Yafiz
unsplash @Mufid Majnun
Ilustrasi uang. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Riau bersama Dewan Pengupahan Provinsi Riau‎ ‎akhirnya menetapkan besaran Upah Mininum Provinsi (UMP) Riau tahun 2022 sebesar Rp 2.938.564.

Menanggapi ini, anggota Komisi V DPRD Riau Kasir melihat keputusan tersebut belum berpihak sepenuhnya dengan pekerja, apalagi kondisi saat ini kebutuhan hidup serba naik.

"Kenaikan 50 ribu itu menurut saya bel pas dengan naiknya kebutuhan hidup saat ini, karena hampir semuanya sekarang pada mahal,"ujar Kasir kepada tribunpekanbaru.com.

Menurut Kasir, harus banyak pertimbangan dari pemerintah dan perusahaan untuk menetapkan pengupahan ini, apalagi saat ini Kondisi ekonomi masyarakat terganggu karena masih dampak Covid-19.

"Maka perlu ditinjau ulanglah kondisi kebutuhan pekerja saat ini,"ujarnya.

Tidak hanya itu yang mesti diperhatikan lagi menurut Kasir untuk upah sektor perkebunan juga harus ditetapkan kenaikannya berbanding lurus dengan kenaikan harga komoditas, seperti sawit saat ini.

"Kita lihat sektor perkebunan harga sawit begitu naik dan harus disesuaikan juga nanti kenaikannya,"ujarnya.

Besaran UMP Riau 2022 tersebut ditetapkan melalui rapat bersama yang melibatkan sejumlah pihak, Senin (15/11/2021). Mulai dari asosiasi perusahaan, pengusaha, buruh, serikat pekerja, dan dari dinas tenaga kerja. 

"Ada kenaika‎n 1,73 persen atau sekitar Rp 50 ribu dari UMP Tahun 2021," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, Jonli.

Setelah resmi ditetapkan, maka selanjutnya dinas tenaga kerja akan melaporkan hasil penetapan UMP tersebut ke Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar untuk ditetapkan SK penetapanya.

"Paling lambat tanggal 21 November itu sudah harus ditetapkan SKnya," kata Jonli.

‎Selain itu, pihaknya juga sudah menyurati para bupati dan walikota untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK).

"Paling lambat 30 November itu sudah harus ditetapkan oleh masing-masing kabupaten kota," ujarnya.

‎Jonli menegaskan, dengan sudah ditetapkanya UMP ini, maka kabupaten kota sudah memiliki pedoman untuk menetapkan UMK dimasing-masing daerahnya. Sebab besaran UMK tidak boleh berada dibawah UMP.

"Kalau UMK itu minimal sama dengan UMP, atau sama dengan UMK tahun kemarin, atau naik dari tahun sebelumnya," katanya. (adv)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved