Breaking News:

DPRD Pekanbaru

BK DPRD Pekanbaru: Hampir Semua Anggota Fraksi Punya Rapor Merah, Ada yang 5 Kali Bolos

BK DPRD Pekanbaru mengaku, sudah mengantongi tabulasi absensi semua anggota DPRD Pekanbaru, dan ternyata hampir semua punya rapor merah.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Istimewa
Ketua BK DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan SPd MH 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - BK DPRD Pekanbaru mengaku, sudah mengantongi tabulasi absensi semua anggota DPRD Pekanbaru, dan ternyata hampir semua punya rapor merah.

Bahkan absensi sejak tahun 2020 hingga tahun 2021, sudah ada di berkas BK DPRD Pekanbaru.

Ketua BK DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan SPd MH menegaskan, hampir semua anggota fraksi di DPRD Pekanbaru, punya rapor merah soal absensi.

Mereka tidak menghadiri rapat paripurna, serta rapat penting lainnya di lembaga wakil rakyat tersebut. Hanya saja, saat ini BK DPRD belum bisa mempublis, siapa saja anggota dewan yang sering bolos tersebut.

"Rata-rata semua anggota fraksi (bolos) ada. Makanya kita akan rapat dengan fraksi-fraksi. Kita tidak mau nanti ada tendensius, kita profesional dan proporsional aja," kata Ruslan Tarigan kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (17/11/2021).

Disinggung berapa jumlah absensi anggota dewan yang bolos, Politisi senior PDI-P ini menyebutkan, maksimal ada yang sudah bolos 5 kali tak ikut rapat paripurna dan rapat lainnya.

"Ada juga yang dua, tiga dan empat kali. Tapi itu tadi, rata-rata ada semuanya dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Pekanbaru," sebutnya.

Setelah menggelar pertemuan dengan fraksi-fraksi, BK DPRD Pekanbaru rencananya akan mempublis semua nama yang bolos tersebut. Sehingga tidak ada perbedaan, bagi yang sudah melanggar aturan di DPRD Pekanbaru (Tatib).

"Termasuk juga bagi saya selaku Ketua BK dan anggota BK DPRD lainnya, semua pimpinan DPRD. Jika memang ada yang bolos, kita proses. Jadi kita tidak mau dibilang tidak fair. Kita akan berlaku adil," tegasnya.

Berdasarkan PP Tahun 2018 Pasal 36 PP menyebutkan, jika 6 kali berturut-turut anggota dewan tidak menghadiri rapat paripurna bisa diberhentikan sebagai anggota DPRD tanpa aduan. Jika sakit, harus ada surat keterangan dari dokter.

Ini juga dikuatkan dengan Tatib DPRD Pekanbaru Pasal 107 ayat 3 huruf d. Bahkan yang bolos itu termasuk anggota dewan hadir, namun tidak menandatangani absensi, maka itu ilegal atau sama saja tidak hadir. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved