Breaking News:

DPRD Pekanbaru

UMK Pekanbaru 2022 Diputuskan Rp 3.069.675, Anggota DPRD Pekanbaru Minta Jangan Hanya Lips Servis

Disnaker Pekanbaru bersama Dewan Pengupahan, sudah menyepakati dan memutuskan untuk UMK tahun 2022, naik dari tahun 2021.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Disnaker Pekanbaru bersama Dewan Pengupahan, sudah menyepakati dan memutuskan untuk UMK tahun 2022, naik dari tahun 2021. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -  Disnaker Pekanbaru bersama Dewan Pengupahan, sudah menyepakati dan memutuskan untuk Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2022, naik dari tahun 2021.

UMK Pekanbaru Tahun 2022 sebesar Rp 3.069.675. Angka ini naik dari UMK Pekanbaru Tahun 2021, hanya Rp Rp2.997.971,69. Hanya saja, Disnaker Pekanbaru masih menunggu SK resmi dari Gubernur Riau tentang penetapan UMK Pekanbaru ini. Nantinya, UMK Pekanbaru baru bisa dijalankan pada 1 Januari 2022 mendatang.

Merespon ikhwal ini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru H Ervan menanggapi positif. Dia berharap, agar Gubernur Riau segera menerbitkan SK-nya. Sehingga Disnaker Pekanbaru, bisa mensosialisasikan, kepada semua perusahaan yang ada di Kota Bertuah Madani ini, sebelum akhir tahun.

"Kita sambut baik adanya kenaikan UMK Pekanbaru Tahun 2022 ini. Meski hanya beberapa persen, tapi paling tidak naik dari tahun sebelumnya," sebut H Ervan kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (21/11/2021).

Diakuinya, bahwa tingkat hidup masyarakat Kota Pekanbaru kini sudah tinggi. Apalagi Kota Pekanbaru merupakan kota berstatus perdagangan dan jasa, sehingga tingkat kebutuhan masyarakat tiap hari makin tinggi.

"Pasti setuju kita UMK ini naik. Karena ini berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat kita juga. Kita dari Komisi III yang memang membidangi ini, sangat mendukungnya," tegasnya.

Meski demikian, H Ervan meminta, penetapan UMK ini jangan hanya lips servis semata. Namun Disnaker Pekanbaru selaku OPD yang bertanggung jawab, juga benar-benar menekankan ini kepada semua perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru.

Sehingga tidak ada lagi karyawan yang digaji di bawah UMK. Jika perlu di bawah komando Abdul Jamal yang kini memimpin Disnaker Pekanbaru, benar-benar menjalankan aturan ini, serta memberi sanksi nyata kepada perusahaan yang bandel.

"Itu tadi, jangan hanya seremonial belaka. Tunjukkan Disnaker benar-benar bekerja membela masyarakat pekerja. Kita tunggu action nyatanya," kata H Ervan.

Untuk memastikan ini berjalan sesuai aturan dan harapan, Komisi III DPRD Pekanbaru meminta kepada masyarakat pekerja, yang masih digaji di bawah UMK tahun 2022 nanti, bisa melaporkan ikhwal ini ke DPRD Pekanbaru.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved