Breaking News:

DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Sorot Anggaran Peserta PBPU Minim, Aidil Amri Minta Pemko Serius Bantu Warga Miskin

Anggota DPRD Pekanbaru Aidil Amri S Sos kini mengaku prihatin, melihat masih banyak masyarakat miskin di Kota Pekanbaru. Minta Pemko serius.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: M Iqbal
Istimewa
Anggota DPRD Pekanbaru Aidil Amri S Sos 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Anggota DPRD Pekanbaru Aidil Amri S Sos kini mengaku prihatin, melihat masih banyak masyarakat miskin di Kota Pekanbaru, yang belum tersentuh jaminan kesehatan oleh pemerintah.

Padahal, selain pendidikan, masalah kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah, sesuai amanat UUD 1945. Artinya, semua persoalan tentang kesehatan masyarakat, wajib diakomodir pemerintah.

Namun sayang, melalui beberapa program kesehatan yang sudah digulirkan, baik itu BPJS, Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga kerjasama Jaminan Kesehatan (JKN) bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), keberlangsungannya dinilainya tidak maksimal dijalankan.

"Sampai hari ini, masyarakat terus mengeluhkan masalah ini kepada kami. Terutama masyarakat yang masuk kategori PBPU dan BP. Kasihan mereka tak bisa dilayani karena pemerintah, jika alasannya terkendala anggaran," tutur Aidil Amri kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (21/11/2021).

Berdasarkan data yang diperolehnya dari berbagai pihak terkait, bahwa usulan anggaran peserta PBPU dan PB Pemda di tahun 2022, berjumlah 66.659 jiwa, dengan jumlah pembayaran premi ke BPJS sebesar Rp 18.738.917.400.

Data tersebut berdasarkan jumlah peserta di tahun 2021. Sementara untuk pagu tahun 2022 hanya berjumlah Rp 5.000.000.000. Dengan demikian, ada kekurangan anggarannya sebesar Rp 13.738.917.400.

Kekurangan anggaran tersebut, menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Pekanbaru ini, bisa diambil dari berbagai pos. Termasuk dari dana cukai rokok. Sebab, apabila kekurangan anggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti, maka peserta PBPU Pemda untuk tahun 2022 l, akan di-nonaktifkan.

"Kita harapkan ini jangan sampai terjadi. Kita minta pemerintah, terutama Pemko Pekanbaru serius membantu masyarakat miskin. Karena kita ketahui, peserta PBPU dan PB Pemda ini adalah, masyarakat miskin Kota Pekanbaru yang dijamin kesehatannya oleh Pemko melalui Diskes," terangnya.

Untuk diketahui juga, PBPU dan PB  Pemda adalah Peserta Bukan Penerima Upah, yang preminya dibayarkan oleh Pemko Pekanbaru melalui Diskes. Pesertanya adalah masyarakat miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan, dan tidak sanggup menjamin kesehatan sendiri melalui BPJS.

"Kita minta di tahun 2022 nanti, Diskes Pekanbaru bisa menyelesaikan masalah ini. Sehingga masyarakat pesertanya terlayani dengan baik. Untuk program ini, kita di DPRD Pekanbaru berjanji akan mensupport penuh," tegasnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved