Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Tentang R-APBD 2022, Ini Permintaan DPRD Pekanbaru ke Pemko

DPRD Pekanbaru menggelar rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Tentang R-APBD 2022, Rabu di ruangan Paripurna.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Istimewa
DPRD Pekanbaru menggelar rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Tentang R-APBD 2022, Rabu di ruangan Paripurna. FOTO: Juru bicara Fraksi Gerinda Plus Nurul Ikhsan, saat membacakan pandangan umum fraksinya terkait R-APBD 2022, saat Rapat Paripurna, Rabu (24/11/2021). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - DPRD Pekanbaru menggelar rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Tentang R-APBD 2022, Rabu (24/11/2021) di ruangan Paripurna.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal, di dampingi pimpinan lainnya, Ginda Burnama ST, T Azwendi Fajri SE, Hamdani SIP, serta para anggota dewan lainnya.

Sementara dari Pemko Pekanbaru, mewakili Walikota Pekanbaru, hadir Asisten III Maskur, beberapa kepala OPD, serta unsur Forkompimda Pekanbaru lainnya.

Plt Sekretaris DPRD Pekanbaru Badria Rikasari MSi, yang membacakan peraturan rapat paripurna menyatakan, bahwa rapat paripurna resmi bisa dilaksanakan, karena sudah berdasarkan ketentuan, dan dihadiri masing-masing fraksi.

Bahwa gambaran umum R-APBD tahun 2022, pendapatan ditargetkan Rp 2,560 triliun. Nilai ini terdiri dari PAD, dana transfer dan pendapatan daerah lainnya.

Juru bicara Fraksi PKS Rois, menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam beberapa poin. Bahwa setelah menyimak pidato Sekko HM Jamil pada Rapat Paripurna sebelumnya, tentang R-APBD 2022 sebesar Rp 2,560 triliun, Fraksi PKS menanggapinya.

"Terkait nilai R-APBD 2022 Rp 2,560 triliun, menurut kami tidak mencerminkan dengan kondisi yang ada. Jadi, harus ditinjau ulang. Apalagi dengan adanya dampak Pandemi, membuat ekonomi belum stabil," sebutnya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Demokrat Roem Diani Dewi menyampaikan, bahwa APBD merupakan perwujudan rancangan kerja pemerintah.

Karenanya, Fraksi Demokrat meminta, agar APBD wajib menyentuh visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota.

Apalagi saat ini, kontribusi PAD Kota Pekanbaru masih rendah. Bahkan masih bergantung pada dana transfer dari pusat. Meski begitu, Fraksi Demokrat menilai, bahwa sampai saat ini pemerintah sudah serius. Namun belum optimal dalam menggali PAD.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved