Breaking News:

Berita Riau

Mahasiswa Demo di Kantor Gubernur Riau, Isu Kerusakan Lingkungan Pulau Rupat

Mahasiswa demo di Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis, membawa isu kerusakan lingkungan penambangan pasir laut Pulau Rupat

Penulis: Rizky Armanda | Editor: Ariestia
Tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda
Mahasiswa demo di Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis, membawa isu kerusakan lingkungan penambangan pasir laut Pulau Rupat. FOTO: Perwakilan massa aksi saat menyerahkan kertas berisi tuntutan atau aspirasi mereka, Kamis (25/11/2021). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sejumlah mahasiswa demo di Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis (25/11/2021), membawa isu kerusakan lingkungan penambangan pasir laut Pulau Rupat.

Peserta aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Bengkalis (AMMPB), membawa isu soal kerusakan lingkungan yang diduga disebabkan aktivitas penambangan pasir laut di Pulau Rupat oleh PT Logo Mas Utama.

Dalam aksinya di depan Kantor Gubernur Riau, mereka turut membentang spanduk besar yang berisi tuntutan, dengan latar bergambar Pulau Beting Aceh, Rupat.

"Kami rasa (aktivitas penambangan) ini sudah mengganggu kenyamanan masyarakat, kami rasa juga sudah merusak terumbu karang, mengancam eksosistem dan biota laut," kata koordinator aksi, Elmy Suhada.

Lanjut Elmy, pihaknya pun menyayangkan diterbitkannya izin usaha pertambangan (IUP) oleh Pemerintah Provinsi Riau, terhadap pihak perusahaan.

"Kami prihatin terhadap kebijakan Pak Gubri (Gubernur Riau, red), yang memberikan izin kepada PT Logo Mas Utama ini untuk menambang pasir di wilayah Rupat, di sekitar Pantai Beting Aceh," jelas Elmy.

Padahal dipaparkannya, Pulau Beting Aceh merupakan kawasan strategis pariwisata nasional. Maka sayang rasanya jika alam yang cantik, rusak akibat aktivitas penambangan pasir laut.

"Mewakili masyarakat Rupat, itulah yang kami sampaikan. Mereka perusahaan mengambil pasir. Sedangkan masyarakat Rupat yang hanya menambang sekitar 10 kubik, dipenjara 10 tahun," tuturnya.

"Tapi Pemerintah Provinsi Riau, memberi pula izin kepada PT Logo Mas Utama ini. Sekarang perusahaan masih aktif. Makanya kami minta agar disetop oleh Pemerintah Provinsi Riau," imbuh dia.

Massa aksi ini, akhirnya ditemui oleh seorang pejabat Satpol PP.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved