Breaking News:

Peran Penting Perbankan Dalam Mengakselerasi Transisi Ekonomi Lewat Ekonomi Rendah Karbon

Menko Perekonomian Airlangga menyampaikan peran penting perbankan dalam mengakselerasi transisi ekonomi lewat ekonomi rendah karbon

Editor: Nurul Qomariah
ISTIMEWA
Menko Perekonomian Airlangga menyampaikan peran penting perbankan dalam mengakselerasi transisi ekonomi lewat ekonomi rendah karbon di Webinar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Kamis (25/11/2021). 

“Oleh karenanya diperlukan berbagai kegiatan untuk mendorong aksi mitigasi, tidak hanya dari Pemerintah tetapi juga dari swasta dan masyarakat maupun dari financial global,” ujarnya.

“Dalam hal ini, salah satu hal utama yang harus dilakukan adalah optimalisasi peran perbankan dalam melakukan penyaluran pembiayaan guna mempercepat transisi ekonomi melalui ekonomi rendah karbon,” sambung Menko Airlangga.

Percepatan transisi tersebut dapat melalui hal-hal berikut antara lain, perbankan secara agresif membiayai proyek-proyek hijau ataupun pembangunan yang berkelanjutan.

Kemudian memfasilitasi perdagangan karbon, baik perdagangan karbon di dalam negeri maupun dengan luar negeri.

Namun perlu dilakukan perdagangan secara transparan agar informasi yang ada adalah simetris information sehingga variasi dari harga karbon tidak berbeda jauh, serta mendorong penerbitan green bond atas upaya konservasi sumber daya alam.

Skema lain untuk pembiayaan hijau adalah dengan menggunakan Green Sukuk.

Pemerintah sendiri telah menerbitkan Green Sukuk di pasar global yang mana Green Sukuk edisi tahun 2020 mencapai USD 2,5 miliar.

Selain itu, beberapa mekanisme lain adalah melalui Green Climate Fund yang merupakan ‘pooling’ dari dana-dana pengelolaan lingkungan hidup melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup serta program platform blended finance yang dikelola oleh PT SMI (Persero) untuk melibatkan para filantropis global, lembaga internasional, serta investor lainnya.

Dari segi regulasi, komitmen Pemerintah ditunjukkan melalui penetapan Perpres Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Pemerintah juga telah memasukkan dalam revisi Undang-Undang Perpajakan untuk diberlakukannya pajak karbon.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved