Breaking News:

Berita Pelalawan

Dewan Pengupahan Riau Tolak Rekomendasi UMK Pelalawan 2022, Apa Sebabnya?

Dewan Pengupahan Provinsi Riau menolak rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Pelalawan tahun 2022

Penulis: johanes | Editor: Nurul Qomariah
KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG
Ilustrasi. Dewan Pengupahan Riau tolak rekomendasi UMK Pelalawan 2022. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Dewan Pengupahan Provinsi Riau menolak rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2022 dari tujuh daerah yang diserahkan pekan lalu, termasuk Kabupaten Pelalawan.

Penolakan itu lantaran tidak sesuai dengan aturan yang terbaru.

Besaran UMK kabupaten dan kota yang telah ditetapkan Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) masing-masing dinilai tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

Kenaikan UMK hanya diperbolehkan maksimal 1,09 persen dari upah tahun sebelumnya.

Padahal tujuh daerah yang memberikan rekomendasi mengalami kenaikan upah diatasi 1,09 persen.

Hal itulah yang menjadi alasan Dewan Pengupahan Riau menolak rekomendasi tersebut.

"Kami mendapat informasi jika besaran UMK kita ditolak provinsi, karena tidak merujuk pada PP 36. Tapi salinan suratnya belum kita terima sampai sekarang," ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pelalawan, Abdurrahman, melalui Kepala Bidang Industrial Iskandar, Senin (28/11/2021).

Kepada Tribunpekanbaru.com Iskandar menjelaskan, sesuai kesepakatan pada rapat DPK Pelalawan pekan lalu diputuskan UMK tahun 2022 sebesar Rp 3.062.383,89.

Angka itu naik sebesar Rp 60 ribu dan jika dipersentasikan mencapai 2 persen dari UMK sebelumnya yakni Rp 3.002 383,89.

Artinya kenaikan 2 persen tidak sesuai lagi dengan PP 36 tahun 2021 yang diharuskan maksimal 1,09 persen kenaikannya.

Dikatakannya, jika merujuk pada PP 36 tersebut kenaikan UMK Pelalawan hanya bisa Rp 28 ribu maksimal.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved