Breaking News:

DPRD Pekanbaru

PPKM Level 1, Komisi III DPRD Pekanbaru Minta Perusahaan Panggil Karyawan yang Dirumahkan

DPRD Pekanbaru minta perusahaan panggil kembali karyawan yang dirumahkan sebab sejak 23 November 2021 lalu sudah kota ini berada di PPKM level 1.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Alexander
DPRD Pekanbaru minta perusahaan panggil kembali karyawan yang dirumahkan sebab sejak 23 November 2021 lalu sudah kota ini berada di PPKM level 1. FOTO ILUSTRASI 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - DPRD Pekanbaru meminta perusahaan memanggil kembali karyawan yang dirumahkan sebab sejak 23 November 2021 lalu sudah kota ini berada di PPKM level 1.

Tentunya, dengan turun level ini, sudah banyak geliat ekonomi yang sudah bisa dijalankan.

Bahkan beberapa perusahaan, tempat usaha yang selama ini masih khawatir untuk beroperasi, dengan status Kota Pekanbaru level 1, tentunya sudah beroperasi secara maksimal.

Seiring dengan hal ini, Komisi III DPRD Pekanbaru yang membidangi tenaga kerja, sudah banyak mendapat laporan dari masyarakat, terkait masih banyak dirumahkannya para karyawan akibat hantaman pandemi Covid-19.

"Dengan ekonomi yang sudah menggeliat ini, kami minta perusahaan panggil lagi karyawan yang sempat dirumahkan. Jangan ditunda-tunda lagi," pinta Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Zulkarnain SE MSi, Senin (29/11/2021) kepada Tribunpekanbaru.com.

Politisi Senior PPP ini menilai, tidak ada alasan bagi perusahaan seperti hotel, mal, pusat perbelanjaan, serta perusahaan swasta lainnya, untuk tidak memanggil para karyawan yang dirumahkan, bergabung untuk bekerja lagi.

Karena apapun ceritanya, saat ini sektor usaha hampir semuanya berjalan. Tinggal lagi teknisnya, tergantung perusahaan itu sendiri. Seperti halnya penghitungan gaji, jam masuk, hingga hal-hal teknis lain.

"Mereka, karyawan yang dirumahkan itu, pasti menunggu dipanggil untuk bekerja. Kasihan jika tidak dipanggil, sementara usaha sudah jalan. Lagi pula sekarang, susah mencari kerja," aku Zulkarnain.

Terkait hal ini juga, Komisi III DPRD meminta Disnaker Pekanbaru, memberikan himbauan kepada seluruh perusahaan.

"Jika pun tidak bisa semuanya dipanggil, paling tidak beberapa persen lah. Artinya, perusahaan ada kewajiban moril lah dengan karyawan yang sudah dirumahkan tersebut. Apalagi bagi karyawan yang sudah lama bekerja," pintanya.

Lebih lanjut disebutkannya, dalam kondisi sekarang ini, semua pihak lebih baik menyelamatkan pekerja. Baik yang dirumahkan, atau pun yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Di sini, peran pemerintah harus nampak. Sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Tinggal lagi nanti, untuk gajinya bisa disesuaikan. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved