Breaking News:

MAPI Centre dan Regional Riau Apresiasi Langkah Tegas Polresta Pekanbaru Usut Kasus Pungli

Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI) Centre dan Regional Riau mengapresiasi langkah tegas Polresta Pekanbaru

Penulis: Alex | Editor: Sesri
istimewa
Ketua Umum MAPI Saber Pungli, Dedy AP (kiri) dan Kapolresta Pekanbaru (kanan) beberapa waktu lalu. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -- Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI) Centre dan Regional Riau mengapresiasi langkah tegas Polresta Pekanbaru terkait dugaan adanya Pungli yang dilakukan oleh Lurah Tirta Siak dalam kepengurusan SKGR tanah.

Ketua Umum MAPI Saber Pungli, Dedy AP mengatakan, pungli atau pungutan liar merupakan sebuah fenomena yang sampai saat ini masih berpraktek dimana-mana. Mulai dari daerah pasar sampai dengan birokrasi.

"Pengurusan kepemilikan tanah merupakan salah satu titik rawan praktik pungli. Pengaduan masalah pungli dalam proses pengurusan lahan ini, sudah sejak lama kami terima. Mulai dari keluhan uang salam tempel sampai dengan permintaan hadiah oleh oknum yang berwenang itu sudah sering disampaikan masyarakat kepada MAPI. Karena itu, kami sangat apresiasi langkah Polresta Pekanbaru dalam menyikapi masalah ini," kata Dedy, Rabu (1/12/2021).

Dikatakan Dedy, jika ditelusuri, bagaimana pungli bisa terjadi, pastinya tidak lepas dari kebutuhan masyarakat akan sesuatu sampai dengan kewenangan mengeluarkan sesuatu yang menjadi kebutuhan. Ruang lingkup ini menurutnya sangat rawan sekali pungli.

"Pungli ini kadang digunakan dengan berbagai istilah, antara lain uang materai, uang pelicin, uang rokok sampai dengan cashback. Modus operandinya beragam. Perlu kita ketahui, kasus pungli ini diatur dalam perpres nomor 87 tahun 2016.

Pungli adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau Pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi," jelasnya.

Dikatakannya, ada beberapa penyebab terjadinya pungli, di antaranya adalah, ketidakjelasan prosedur pelayanan, adanya penyalahgunaan wewenang, kurangnya informasi terkait layanan, kemudian lemahnya pengawasan dari instansi birokrasi yang berwenang, serta keengganan masyarakat untuk melapor tindakan pungli.

"Kelima hal ini menyebabkan pungli semakin susah ditangani. Makanya MAPI Saber Pungli sangat mengapresiasi sekali atas tindakan tegas yang diambil oleh Polresta Pekanbaru dalam menindaklanjuti laporan masyarakat korban pungli," ulasnya.

Menurutnya, bagaimana mungkin dapat diharapkan untuk membuat terobosan-terobosan besar dan substansi maupun mendasar didalam urusan hak pertanahan dan meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan di Riau jika banyak oknum berdasi yg terindikasi melakukan pemerasan ataupun pungli karena kewenangannya.

Atas terjadinya OTT ini, dikayakannya, MAPI mendukung penindakan yang telah dilakukan Kapolresta Pekanbaru sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab moral maupun profesional kepada rakyat.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved