Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Pembahasannya Telan Banyak Anggaran, DPRD Pekanbaru Wanti-wanti Perda Tibum Jangan Sampai Mandul

Kota Pekanbaru kini sudah punya Perda Tibum dan Ketentraman Masyarakat, yang baru. Perda ini disahkan DPRD Pekanbaru pada akhir November 2021.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
b4networks.com
Kota Pekanbaru kini sudah punya Perda Tibum dan Ketentraman Masyarakat, yang baru. Perda ini disahkan DPRD Pekanbaru pada akhir November 2021. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kota Pekanbaru kini sudah punya Perda Ketertiban Umum (Tibum) dan Ketentraman Masyarakat, yang baru.

Perda ini disahkan DPRD Pekanbaru pada akhir November 2021 lalu.

Bahkan Perda ini satu-satunya Perda usulan Pemko Pekanbaru, yang berhasil disahkan DPRD tahun ini.

DPRD berharap, agar Perda yang sudah menelan banyak anggaran ini, jangan sampai mandul.

Sebab, sudah banyak contoh Perda yang disahkan, namun pada saat pelaksanaannya ternyata melempem.

"Ya, kita minta maksimalkan pelaksanaannya. Kita sengaja ngebut membahasnya, karena sangat dibutuhkan masyarakat," kata Ketua Pansus Perda Tibum dan Ketentraman Masyarakat DPRD Pekanbaru Robin Eduar SH MH, Minggu (5/12/2021) kepada Tribunpekanbaru.com.

Politisi PDI-P ini menekankan kepada OPD terkait, terutama Satpol PP, Dinsos dan lainnya, untuk benar-benar punya tanggung jawab dalam menjalankan Perda ini.

Terutama dalam mensosialisasikan kepada masyarakat, sesuai dengan masa sosialisasi yang diberikan.

Apalagi ada beberapa pasal di Perda ini, yang benar-benar dipahami masyarakat. Termasuk halnya PKL.

"Mungkin sekarang masih diverifikasi di Gubernur. Setelah ini nanti selesai, Pemko kita minta melakukan sosialisasi. Tapi jangan seadanya, serta tepat sasaran," pintanya.

Seperti diketahui, pembahasan Ranperda Tibum dan Ketentraman Masyarakat yang merupakan revisi Perda No 5 Tahun 2002 ini dilatarbelakangi, karena perkembangan Kota Pekanbaru sudah semakin pesat.

Kondisi Ketertiban Umum Tahun 2002 lalu di Pekanbaru, tidak sama dengan sekarang.

Jauh meningkat pesat, serta mengharuskan Perda ini direvisi.

Bahwa jumlah pasal yang ada dalam Perda ini sudah disepakati sebanyak 49 pasal.

Sebelumnya jumlah pasal yang diusulkan Pemko Pekanbaru sebanyak 53 pasal, namun sempat dikurangi menjadi 51 pasal. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved