Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

INILAH Nilai Hutang Indonesia kepada China dalam Proyek Kereta Cepat

Meski menuai banjir kritik dan dinilai melanggar janji yang sudah diikrarkan berulang kali, pemerintah bergeming dan tetap mengucurkan duit APBN untuk

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung. 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung hingga kini masih menuai keritikan.

Meski begitu, pemerintah bergeming dan tetap mengucurkan duit APBN untuk menambal pembengkakan biaya investasi itu.

Dalam beberapa kesempatan sejak peletak batu pertama proyek, baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya, berungkali menegaskan bahwa Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah murni dilakukan BUMN.

Menggunakan skema business to business, pemerintah berjanji bahwa biaya investasi sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan pinjaman dari China.

Dana juga bisa berasal dari penerbitan obligasi perusahaan. 

Jokowi juga menegaskan, jangankan menggunakan uang rakyat, pemerintah bahkan sama-sekali tidak memberikan jaminan apa pun pada proyek tersebut apabila di kemudian hari bermasalah.

Hal ini karena proyek kereta cepat penghubung dua kota berjarak sekitar 150 kilometer tersebut seluruhnya dikerjakan konsorsium BUMN dan perusahaan China dengan perhitungan bisnis. 

Selain dari APBN, pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebagian besar justru berasal dari utang yang diberikan China. Lalu berapa utang yang ditanggung Indonesia dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung?

Dalam keterangan resmi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), struktur pembiayaan KCJB adalah 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh China Development Bank (CBD) dan 25 persen dibiayai dari ekuitas konsorsium. 

Dari 25 persen ekuitas dari ekuitas tersebut, sebesar 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas.

Dengan demikian, pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15 persen dari proyek, sedangkan sisanya sebesar 85 persen dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak China, tanpa jaminan dari Pemerintah Indonesia.

PMN yang akan dialokasikan pemerintah sebesar Rp 3,4 triliun, digunakan untuk pembayaran base equity capital atau kewajiban modal dasar dari konsorsium.

Sedangkan pinjaman CBD diperkirakan mencapai 4,55 miliar dolar AS atau setara Rp 64,9 triliun.

Skema PMN BUMN

Sementara diberitakan sebelumnya, pemerintah mengucurkan uang APBN melalui skema PMN ke proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) senilai Rp 4,3 triliun. Hal itu untuk pemenuhan base equity capital KCJB.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved