INILAH Nilai Hutang Indonesia kepada China dalam Proyek Kereta Cepat

Tercatat, base equity capital yang mesti dibayar oleh konsorsium BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI) senilai Rp 440 miliar, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk senilai Rp 240 miliar, PT Jasa Marga (Persero) Tbk senilai Rp 540 miliar dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) senilai Rp 3,1 triliun.

Semula PTPN VIII akan menyetorkan modal dalam bentuk tanah di daerah Walini Kabupaten Bandung Barat. Namun hal itu tidak disetujui oleh konsorsium.

“Sehingga PMN Rp 4,3 triliun ini yang diperlukan untuk base equity capital,” ujar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo saat dihubungi Kontan.co.id.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, setoran modal awal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) senilai Rp 4,3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan disuntik melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2021.

“Anggaran modal awal kereta cepat Jakarta-Bandung akan menggunakan sisa anggaran tahun ini,” kata Tiko, panggilan akrab Kartika. 

Dana APBN tersebut akan mengalir dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia, yang kini menjadi pimpinan konsorsium BUMN di proyek Kereta Cepat, menggantikan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Perhitungan balik modal versi Faisal Basri

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengatakan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung baru bisa balik modal setidaknya dalam 139 tahun.

Lanjut dia, asumsi perhitungan itu pun belum memperhitungkan biaya operasional. Sehingga bila ditotal, balik modal proyek yang didanai utang dari China tersebut bisa saja lebih lama lagi.

Seperti diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi target awal penyelesaiannya. Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun. 

Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun, dana sebesar itu tentu tak sedikit. Target penyelesaian pun molor dari tahun 2019 mundur ke tahun 2022. 

Melonjaknya biaya investasi kereta cepat kerja sama Indonesia-China bahkan juga sudah jauh malampaui dana pembangunan untuk proyek yang sama yang ditawarkan Jepang melalui JICA, meski pihak Tokyo menawarkan bunga utang lebih rendah. 

Agar proyek tidak sampai mangkrak, pemerintah Indonesia berencana menambal kekurangan dana dengan duit APBN melalui skema penyertaan modal negara pada BUMN yang terlibat di proyek tersebut. 

Kalangan yang kontra terhadap proyek tersebut menyebut bahwa perkembangan realisasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tak sesuai dengan janji pemerintah dulu. 

Dengan kondisi tersebut, Faisal pun melakukan simulasi sederhana terkait kapan proyek ini bisa balik modal. Berdasarkan simulasi yang dilakukan olehnya, dalam skenario paling buruk, proyek ini baru bisa balik modal pada 139 tahun mendatang.