Kritik Dana dari Pusat Rendah, Gubsu Edy Rahmayadi: Sumut Ini Bukan Kaleng-kaleng

TRIBUNPEKANBARU.COM - Besaran dana dari pusat yang didapat Sumatera Utara dikritik Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

Dia menjelaskan idealnya Sumut menerima kucuran dana sebesar Rp 150 triliun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setiap tahunnya.

Menurut Edy, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022, Provinsi Sumut hanya menerima Rp 39,85 triliun.

Jumlah itu, kata Edy, tak berbeda jauh dengan Provinsi Aceh yang memeroleh sekitar Rp 32 triliun.

Padahal bila dibandingkan dengan jumlah penduduk, Sumut memiliki 15 juta jiwa, sedangkan Aceh populasi penduduknya hanya 5 juta jiwa.

"Idealnya Sumut dapat Rp 150 triliun dalam satu tahun. Saat ini Sumut dapat Rp 39 triliun. Untuk itu, ini kita perbandingkan," kata Edy pada acara Penyerahan DIPA dan TKDD di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, Senin (13/12/2021).

"Kenapa Aceh sampai Rp 32 triliun? Karena Aceh punya dana otonomi khusus. Sumut kan tidak. Sehingga relatif dekat Rp 32 triliun dengan Rp 39 triliun, 5 juta penduduk dengan 15 juta,"ujarnya.

Edy mengatakan, dirinya telah menghadap Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membicarakan potensi yang dimiliki Sumut agar mendapatkan kucuran dana APBN yang lebih besar.

Menurutnya, potensi ekonomi yang dimiliki Sumut ada di sektor perkebunan, peternakan, serta kegiatan ekspor maupun impor.

"Saya beritahu semua yang ada di sini. Sumut ini bukan kaleng-kaleng, uangnya besar. Hitungan saya sampai sekitar Rp 500an triliun, uang di Sumut," ujarnya.

Pada kesempatan itu Gubernur Edy menyerahkan DIPA dan TKDD kepada kementerian/lembaga serta pemerintah kabupaten/kota di Sumut. 

Namun, tidak semua DIPA dan TKDD tersebut dibagikan, lantaran ada kepala daerah/wakil kepala daerah yang tak hadir tanpa memiliki alasan yang jelas.

Gubernur pun menolak penyerahan DIPA dan TKDD kepada perwakilan dari kepala daerah/wakil kepala daerah.

"Ada tujuh tadi yang nggak terima. Enggak datang bupati dan wali kotanya,"ujar Edy. 

Bangun Jalan Provinsi sepanjang 450 Kilometer Mulai Februari 2022

Di sisi lain, Pemprov Sumut akan memperbaiki jalan provinsi sepanjang 450 kilometer pada tahun 2022, khususnya yang rusak berat.

Diketahui jalan provinsi di Sumut total panjangnya mencapai 3.005,65 kilometer.

Rencana ini disampikan Edy Rahmayadi disela-sela acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi Trasfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2022 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, Senin (13/12/2021).

"Tetapi dikerjakan maksimal di 2022. Dan 2022 harus selesai, disepanjang 450 kilometer, dari total 3.005 lebih kilometer panjang jalan provinsi di Sumut," sebut Edy.

Ia mengungkapkan, bahwa pengalokasian anggaran untuk perbaikan jalan sepanjang 450 kilometer yang berkondisi rusak berat, dananya mencapai Rp 2,7 triliun.

Edy pun menyebutkan, bahwa selama ini Pemprov Sumut setiap tahunnya memang hanya mampu melakukan perbaikan jalan provinsi sepanjang 30 kilometer. 

Menurut Edy, besarnya alokasi dana tersebut seluruhnya berasal dari APBD Sumut.

"Ada dana jamak namanya. Ada dana multi-years yang didahulukan, dikerjakan di 2022. Nanti kita bayar secara bertahap menggunakan APBD," ujar Edy.

Tahun depan (2022), rencananya bulan Februari pengerjaan jalan provinsi tersebut akan mulai dilaksanakan. 

Ia pun meminta bupati/wali kota agar mengawasi pengerjaan perbaikan jalan provinsi di daerah masing-masing.

"Tempatnya nanti ada di mana, Afifi (Pj Sekda) informasikan bapak bupati dan wali kota. Pastinya jalan-jalan provinsi yang selama ini dibangun paling banyak 30 kilometer."

"Tapi di 2022, mudah-mudahan pertengahan Februari sepanjang 450 kilometer dengan lebar jalan minimal 6 meter, ini yang harus kita benahi. Terkhusus jalan berat," jelasnya.

Soal anggaran pengaspalan rumah dinas Gubernur Sumut  jadi sorotan

Kemudian, anggaran pengaspalan rumah dinas Gubernur tembus sampai Rp 2 miliar.

Besaran anggaran tersebut pun jadi sorotan. Terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini banyak masyarakat susah yang perlu bantuan dari pemerintah.

Alokasi anggaran itu tertera dalam LPSE Sumut, kode 21066027 dengan nama paket yakni Pengaspalan Rumah Dinas Gubernur. 

Dan anggaran itu berada dalam Satuan Kerja, Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Sumut dengan nilai pagu Rp 2.001.442.500.

Disinggung mengenai anggaran aspal rumah dinas Gubernur Sumut sampai Rp 2 miliar, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menjawabnya dengan santai.

Bahkan, Edy Rahmayadi akan menambah anggaran aspal rumah dinas Gubernur Sumut ini sampai puluhan miliar.

"Nanti mau saya bikin Rp 10 miliar. Ini adalah rumah dinas. Istananya Sumut," kata Edy Rahmayadi, Senin (13/12/2021).

Ia menambahkan, bila perlu pengalokasian anggaran untuk kepentingan Rumah Dinas Gubernur pada APBD Sumut mencapai Rp 100 miliar.

"Bila perlu saya bikin Rp 100 miliar," ujarnya.

Sementara itu, pengaspalan jalan kompleks Rumah Dinas Gubernur Sumut dialokasikan pada P-APBD 2021.

Proses tendernya telah selesai dilaksanakan.

( Tribunpekanbaru.com / Tribunmedan )