Breaking News:

DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Ingatkan Dua Kontraktor IPAL Jangan Asal Kerja di Jalur Juanda dan di Kec Lima Puluh

Meski pekerjaan galian IPAL di kawasan Sukajadi Pekanbaru belum rampung, namun galian limbah di titik lainnya sudah dikerjakan kontraktor lainnya.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
TRIBUNPEKANBARU.COM/DODI VLADIMIR
Meski pekerjaan galian IPAL di kawasan Sukajadi Pekanbaru belum rampung, namun galian limbah di titik lainnya sudah dikerjakan kontraktor lainnya. FOTO ILUSTRASI: Kemacetan akibat pengerjaan proyek galian IPAL di persimpangan Jalan Ahmad Dahlan dan Teratai, Pekanbaru, Rabu (10/11/2021). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Meski pekerjaan galian IPAL di kawasan Sukajadi Pekanbaru belum rampung, namun galian limbah di titik lainnya sudah dikerjakan kontraktor lainnya.

Adalah galian di titik Jalan Juanda, Jalan Tj Datuk Kecamatan Lima Puluh, sudah dikerjakan sejak awal tahun 2021, oleh dua perusahaan plat merah, PT Adhi Karya dan PT PP.

Pengerjaan galian ini nanti sampai ke titik terakhir di Sumber Sari, Pekanbaru, sebagai pembuangan limbah terakhir. Komisi IV DPRD Pekanbaru sebagai lembaga yang juga ikut mengawasi, sejak awal mengingatkan kontraktor, agar bekerja sesuai standar SOP.

Kejadian yang dikeluhkan masyarakat di kawasan Sukajadi belakangan ini, harus menjadi pelajaran berharga, bagaimana kontraktor ini bekerja tidak asal-asalan. Apalagi merugikan masyarakat, yang nantinya bisa menimbulkan gejolak.

"Kepada pengawas, Konsultan dan PUPR kami ingatkan, untuk kerja PT Adhi Karya dan PT PP yang bekerja IPAL di Jalan Juanda dan Kecamatan Lima Puluh, jangan menambah penderitaan masyarakat Kota Pekanbaru," tegas Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST, kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (16/12/2021).

Saat ini, galian di Jalan Juanda mengakibatkan jalan rusak, dan usaha masyarakat setempat pelan-pelan tidak bisa beroperasi lagi. Termasuk halnya di Jalan Tj Datuk yang ditutup oleh kontraktor, dipastikan membuat masyarakat merugi.

"Kerugian masyarakat ini, harus dipikirkan kontraktor dari sekarang. Apakah namanya kompensasi atau ganti rugi kerusakan toko atau rumah warga. Ingat, sekelas perusahaan BUMN, studi kelayakan dan analisa dampak lingkungannya, harus ada," sebut Politisi Partai Demokrat ini.

Lebih dari itu, di musim hujan sekarang ini, Komisi IV DPRD juga mengingatkan, jangan akibat galian ini menambah titik banjir. Jangan dibuang air atau tanah galian ke parit. Karena ini akibatnya terjadi pendangkalan.

"SOP harus sesuai dengan kontrak. Kalau tidak, kita akan beri penalti, apalagi ini menjadi sorotan masyarakat sekarang," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Anggota DPRD Pekanbaru lainnya Masni Ernawati. Politisi Senior Partai Golkar ini meminta, agar jalan yang sudah digali, segera dikembalikan seperti awal.

Kontraktor IPAL jangan terlalu banyak teori dan alasan. Sebab, akibat galian ini, masyarakat tambah susah.

"Ini harus menjadi perhatian pihak terkait. Kontraktor yang terkesan kerja semaunya, dikasih sanksi dan denda, sesuai aturan yang berlaku," harapnya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  
 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved