Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Kebijakan Pemko-Kemenhub Soal Penertiban ODOL, Anggota DPRD Pekanbaru Tanggapi Begini

Kebijakan Kemenhub RI bersama Pemko Pekanbaru, dalam hal memberantas truk ODOL yang masih banyak beroperasi, ditanggapi kalangan DPRD Pekanbaru.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Theo Rizky
Kebijakan Kemenhub RI bersama Pemko Pekanbaru, dalam hal memberantas truk ODOL yang masih banyak beroperasi, ditanggapi kalangan DPRD Pekanbaru. FOTO: Truk tonase besar masuk kota. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI bersama Pemko Pekanbaru, dalam hal memberantas truk Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih banyak beroperasi, ditanggapi kalangan DPRD Pekanbaru.

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Robin Eduar SH MH menegaskan, untuk penertiban truk Odol yang keluar masuk jalan Kota Pekanbaru, sudah lama disorot pihaknya.

Bahkan kini Dewan menunggu action nyata dari Dishub, untuk menindak tegasnya. Sebab, odol ini banyak membawa kerusakan jalan, dan sumber terjadinya kejadian Lakalantas.

Dengan adanya MoU tentang penindakan ini, DPRD mendukung penuh. Walikota Pekanbaru Firdaus harus mengambil langkah tegas, dan tidak memberi toleransi.

Karena DPRD menginginkan Kota Pekanbaru zero odol. Termasuknya wilayah Siak, Kampar dan Pelalawan (Pekansikawan).

"Zero odol ini harus diimplementasikan, jangan hanya sekedar MoU. Jangan juga Rakernis Odol di Pekanbaru dengan Kemenhub kemarin, jangan seremonial saja," sebut Robin Eduar kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (22/12/2021).

DPRD tidak ingin apa yang sudah disepakati dalam MoU kemarin, hanya sebatas tandatangan tanpa ada action nyata, menindak tegas para truk odol yang menjadi keresahan masyarakat.

"Saat saya menjabat ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Riau, ada juga MoU. Waktu itu juga saya pernah membuat FGD, dalam upaya mendukung Pemerintah untuk memberantas Odol," tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, kewenangan penindakan ada di tangan Dishub Pekanbaru, selaku OPD teknis di lapangan. Termasuk halnya BPTD Riau, dan juga ada Dishub Riau.

Satuan teknis ini harus serius, mencegat dan menertibkan. Bahwa kepada  pengusaha truk ditegaskan agar mengembalikan truknya ke bentuk standar.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved