Breaking News:

OTT KPK di Riau

Hakim Tolak Praperadilan Bupati Kuansing Nonaktif, KPK Lanjutkan Penyidikan Kasus Suap Izin HGU

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menolak permohonan gugatan praperadilan yang diajukan Bupati Kuansing nonaktif, Andi Putra

Penulis: Rizky Armanda | Editor: Nurul Qomariah
Tangkapan Youtube KPK RI
PLT Juru Bicara KPK, Ali Fikri menjelaskan lanjutkan penyidikan kasus suap perpanjangan izin HGU Bupati Kuansing nonaktif setelah praperadilan ditolak hakim. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menolak permohonan gugatan praperadilan yang diajukan Bupati Kuansing nonaktif, Andi Putra.

Dengan demikian, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melanjutkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan orang nomor satu di Kabupaten berjuluk Kota Jalur tersebut.

Untuk diketahui, Andi Putra tersandung kasus dugaan korupsi.

Dia diduga menerima suap dari PT Adimulia Agrolestari, guna perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit.

Andi Putra sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak beberapa waktu lalu. Ia pun langsung ditahan oleh penyidik KPK.

Namun, Andi Putra tampaknya mencoba meloloskan diri dari jeratan hukum, dengan mengajukan gugatan praperadilan.

Seiring proses persidangan, ternyata gugatan praperadilan Andi Putra yang pernah menjabat Ketua DPRD Kuansing itu, ditolak hakim.

"KPK mengapresiasi putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka AP (Andi Putra, red)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Senin (27/12/2021).

Disebutkan Ali, putusan ini menegaskan proses penanganan perkara oleh KPK, telah dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pertimbangannya hakim praperadilan menyatakan bahwa KPK dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada KUHAP, UU Tipikor maupun UU KPK.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved