Breaking News:

Kepala BPPW Riau dan Rekanan Tegaskan Tak Pernah Ada Dana Khusus

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Riau, Ichwanul Ihsan menyampaikan maaf kepada masyarakat Pekanbaru

Editor: Ilham Yafiz
ISTIMEWA
Kabalai PPW Riau, Ichwanul Ihsan (tengah) didampingi Kasatker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Riau, Yenni Mulyadi (kiri) saat memberikan keterangan pers, Rabu (29/1/22021). 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Riau, Ichwanul Ihsan menyampaikan maaf kepada masyarakat Pekanbaru, terutama yang terdampak pengerjaan proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Kami mohon maaf terhadap masyarakat terdampak pelaksanaan proyek IPAL Kota Pekanbaru dan kami juga mohon maaf atas ketidaknyamanan kepada instansi, lembaga dan pihak-pihak lainnya terkait adanya informasi di masyarakat jika kami dan rekanan memberikan dana pengamanan. Saya nyatakan itu tidak penah ada," ungkap, Ichwanul Ihsan didampingi Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Riau, Yenni Mulyadi kepada sejumlah awak media di Pekanbaru, Rabu (29/1/22021).

Pihaknya juga menegaskan jika pihaknya dan rekanan pelaksana proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota Pekanbaru tidak pernah menyediakan dana khusus untuk instansi, lembaga atau pihak-pihak lainnya di luar kontrak kerja yang sudah ditentukan.

Penegasan tersebut diungkapkan Ichwanul Ihsan setelah pihaknya meneliti dan memeriksa di internal. Bahkan dirinya juga mengakui pihaknya telah diperiksa oleh kejaksaan untuk dimintai keterangan terkait informasi dana pengamanan proyek IPAL dengan total miliaran rupiah tersebut. Ichwanul juga menegaskan, dana tersebut juga tidak ada dalam harga perkiraan sendiri (HPS).

"Jadi informasi yang beredar di tengah masyarakat tersebut kami nyatakan tidak pernah ada. Kami kembali mohon maaf atas nama instnasi dan lembaga dan lainnya disebutkan ada menerima dana pengamanan proyek IPAL Pekanbaru ini, seperti nama pejabat dan lainnya. Sekali lagi kami nyatakan itu tidak pernah terjadi. Kami mengimbau dan mengajak janganlah ada polemik baru lagi terkait pembangunan proyek IPAL ini," tegas Ichwanul.

Terkait keterlambatan pengerjaaan, dua rekanan diberi kesempatan selama 20 hari. Yaitu sampai 20 Januari 2022. Kedua kontraktor yang juga hadir pada kesempatan itu, meyakinkan bahwa tambahan waktu cukup untuk menuntaskan proyek strategis nasional tersebut. (Sdy/rls)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved