Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Ranperda PT SPP Perseroda Terancam Batal, Kabag Hukum dan PT SPP Absen di Rapat Finalisasi Pansus

Ranperda Perubahan Badan Hukum PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) menjadi Perseroda SPP Kota Pekanbaru, terancam batal disahkan

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Nurul Qomariah
ISTIMEWA
Anggota DPRD Pekanbaru Roni Pasla mengatakan ranperda PT SPP Perseroda terancam batal. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ranperda Perubahan Badan Hukum PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) SPP Kota Pekanbaru, terancam batal disahkan DPRD Pekanbaru.

Alasannya, karena Ranperda ini sudah satu tahun dibahas oleh Pansus DPRD Pekanbaru.

Sesuai PP No 12 Tahun 2018, Pansus hanya dibolehkan membahas Ranperda selama satu tahun.

Hal ini dibenarkan Ketua Pansus PT SPP Perseroda DPRD Pekanbaru Roni Pasla SE.

Kepada Tribunpekanbaru.com Selasa (4/1/2022), Politisi PAN ini menyebutkan, untuk kepastian legalitas Ranperda ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemko Pekanbaru dan pihak terkait lainnya.

"Tentu nanti harus ada dasar hukum yang kuat, apakah Pansus bisa melanjutkan atau tidak. Nanti jangan sampai Ranperda ini kita selesaikan dan diparipurnakan (disahkan), tapi tak bisa dipakai. Kan sia-sia," tegas Roni Pasla.

Sebenarnya, pada Selasa siang, Pansus DPRD Pekanbaru menggelar rapat finalisasi Ranperda PT Perseroda SPP ini.

Namun sangat disayangkan, Kabag Hukum Pemko Pekanbaru Edi Susanto dan PT SPP tidak hadir.

Padahal, undangan rapat finalisasi ini sudah dilayangkan kepada yang bersangkutan.

Mereka merupakan pihak inti tentang Ranperda ini. Karena mereka tak hadir, maka rapat ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved