Breaking News:

DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Minta Pastikan ODOL Tak Masuk Kota Lagi, Pemerintah Jangan Hanya Lips Servis

Legislator di DPRD Pekanbaru sudah gerah, dengan kebijakan pemerintah, terkait penertiban truk Over Dimension dan Over Load (ODOL).

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Pekanbaru/Fernando Sikumbang
Legislator di DPRD Pekanbaru sudah gerah, dengan kebijakan pemerintah, terkait penertiban truk Over Dimension dan Over Load (ODOL). FOTO: Truk kelebihan muatan tampak melintas di Jalan Jendral Sudirman, Rabu (27/3/2019). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Legislator di DPRD Pekanbaru sudah gerah, dengan kebijakan pemerintah, terkait penertiban truk Over Dimension dan Over Load (ODOL).

Mulai dari MoU antara pemerintah pusat dan daerah, hingga janji OPD terkait, akan menindak tegas ODOL yang membandel.

Padahal itu kebanyakan hanya sekadar pelepas tanya semata, dan lebih banyak untuk laporan seremonial saja. Terbukti, di Kota Pekanbaru, Riau saja, hingga saat ini masih bebas truk ODOL beroperasi.

Lalu lintas ODOL ini lah menjadi sebagian biang rusaknya jalan, hingga menimbulkan kecelakaan. Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Robin Eduar SH MH meminta, agar pemerintah benar-benar menjalankan tupoksinya, dalam penertiban ODOL ini.

"Pastikan jangan masuk kota lagi. Karena banyak jalan di Kota Pekanbaru ini hancur. Seperti Jalan Riau, Jalan SM Amin, Jalan HR Soebrantas dan lainnya. Pemerintah atau Dishub, jangan banyak lips servis saja," tegas Politisi PDI-P ini, Kamis (6/1/2022) saat berbincang dengan TRIBUNPEKANBARU.COM.

Data yang diperoleh Tribunpekanbaru.com, sepanjang tahun 2021, Dinas Perhubungan Riau hanya mampu menindak sebanyak 766 unit truk ODOL dari total 1.683 unit kendaraan yang ditindak. Beberapa di antaranya ada di Pekanbaru, Inhu, Rohil dan lainnya.

Artinya, lebih dari setengah truk ODOL lagi yang belum ditindak. Dari jumlah itu, didominasi melintasi jalan yang ada di Kota Pekanbaru. Seharusnya, masih keterangan Robin Eduar, karena Dishub sudah mengantongi datanya, tinggal eksekusi saja.

"Kan sudah tahu pemilik dan barang yang diangkut. Tinggal dikoordinasikan saja dengan mereka. Lalu, diberi sanksi tegas," sebutnya.

Diakui Robin Eduar, tindakan tegas dan terukur ini yang belum dilaksanakan Dishub, dalam penertiban ODOL. Padahal, aturan dan sanksi tegas sesuai undang-undang, sudah jelas bisa diterapkan.

Tinggal lagi mau atau tidak, berani atau tidak, Dishub dan OPD terkait menjalankan perintah undang-undang tersebut.

"Selama ini kan aturan tidak dijalankan dengan baik. Harusnya penindakan secara massif dilakukan, sehingga menjadi pelajaran berharga bagi pemilik truk lainnya untuk melanggar," tegasnya.

Dia berharap, mulai awal tahun 2022 ini, pihaknya menekan kan kepada Dishub dan OPD lain, yang mempunyai Tupoksi untuk penertiban ODOL, untuk benar-benar membuktikan kinerja dalam hal menilang ODOL tanpa pandang bulu.

"Kita kawal terus penertiban ODOL ini, kita dukung agar jalan jalan di Kota Pekanbaru tidak rusak parah lagi," janjinya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved