Breaking News:

DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru: Sampah dan Banjir PR Prioritas Harus Tuntas Jelang Periodesasi Wako Habis

Anggota DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan SPd MH melihat persoalan pengelolaan sampah dan penanganan banjir dikeluhkan masyarakat.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Istimewa
Anggota DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan SPd MH melihat persoalan pengelolaan sampah dan penanganan banjir dikeluhkan masyarakat. FOTO: Anggota Fraksi PDI-P DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan SPd MH 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Berbagai persoalan di Kota Pekanbaru, kini menjadi perhatian sejumlah kalangan.

Hal ini seiring masa jabatan Wali Kota Pekanbaru, akan habis per Mei 2022.

Tentunya selama dua periode (10 tahun) memimpin Kota Pekanbaru, diharapkan tidak meninggalkan PR yang begitu banyak.

Karena ini akan terus dikeluhkan masyarakat, yang notabenenya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya.

Juru bicara Fraksi PDI-P DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan SPd MH justru melihat, dari sederet persoalan yang masih dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru sampai saat ini, yang paling dikeluhkan yakni persoalan pengelolaan sampah dan penanganan banjir.

Dua persoalan ini diharapkan bisa diselesaikan OPD terkait Pemko Pekanbaru, sebelum Periodesasi Walikota Pekanbaru habis.

"Di samping persoalan lain, ini (sampah dan banjir) PR prioritas yang harus diselesaikan. Kan ada waktu sekitar 3 bulan lagi. Konsep yang diusung selama ini, tolong laksanakan jika memang bagus. Sehingga semuanya bisa terjawab," tegas Ruslan Tarigan kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (6/1/2022).

Untuk persoalan sampah sendiri tahun 2022, lanjut Ruslan Tarigan, Pemko kembali menyerahkan kepada pihak ketiga (PT Samhana Indah dan PT Godang Tua Jaya).

Pemko meyakini pengelolaannya makin bagus dari sebelumnya.

Begitu halnya dengan penanganan banjir. Pemko Pekanbaru sudah memiliki masterplan penanganan banjir, meski belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Alasannya karena terkendala anggaran.

Namun persoalan banjir ini merupakan masalah klasik, yang terkesan tidak ada jelas penanganannya.

"Makanya, berdasarkan aspirasi yang kita serap dari masyarakat, masalah ini harus selesai. Pemko harus bertanggung jawab dengan kebijakan yang dibuat. Ini juga nanti tidak menjadi pekerjaan di masa transisi, di mana Walikota Pekanbaru dijabat seorang Pj (penjabat)," terangnya.

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru ini juga berharap, untuk persoalan lainnya seperti pembangunan infrastruktur yang belum merata, penyelesaian kawasan KIT di Tenayan Raya, serta masalah konsolidasi tanah warga, harus diselesaikan Walikota periodesasi sekarang.

"Jadi, tidak boleh lepas tangan. Harus selesai sebelum masa jabatan habis. Kita minta semua OPD berkomitmen untuk penyelesaian ini," pintanya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved