Breaking News:

Berita Kampar

Kasus Rudapaksa Pelajar oleh Anak Anggota DPRD, LPA Riau Ajak Indonesia Kawal Proses Hukum

LPA Riau mengajak masyarakat Indonesia untuk mengkawal proses hukum terhadap kasus rudapaksa pelajar oleh anak seorang Anggota DPRD Pekanbaru.

Penulis: Fernando | Editor: Ariestia
Desain Grafis Tribun Pekanbaru/Didik
LPA Riau mengajak masyarakat Indonesia untuk mengkawal proses hukum terhadap kasus rudapaksa pelajar oleh anak seorang Anggota DPRD Pekanbaru. FOTO: Ilustrasi 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau mengajak masyarakat Indonesia untuk mengkawal proses hukum terhadap kasus rudapaksa pelajar oleh anak seorang Anggota DPRD Pekanbaru.

Ketua LPA Riau, Esther Yuliani mengungkap bahwa kasus pemerkosaan Siswi SMP ini sudah menjadi sorotan publik.

Baik media nasional, daerah dan media sosial. Maka, ajakan dialamatkan kepada masyarakat di tanah air.

LPA Riau mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengawal proses hukum kasus tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan/aturan hukum yang berlaku di Indonesia," seru Esther dalam keterangan persnya yang diterima Tribunpekanbaru.com, Minggu (9/1/2022).

Ia meminta agar hak dan kepentingan korban dikedepankan. Terhadap korban juga harus dilakukan upaya-upaya pengobatan yang terbaik. Baik fisik, maupun psikis korban.

Esther menyatakan kecaman dari LPA Riau terhadap tindak kekerasan/kejahatan seksual terhadap anak.

"Hal tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia," tandasnya didampingi Sekretaris dan Advokasi LPA Riau, Fajar Yuda Utomo.

Berikut isi keterangan pers lengkap dari LPA Riau :

Sehubungan dengan adanya berita mengenai kasus pemerkosaan siswi SMP berusia 15 tahun oleh anak salah satu anggota DPRD Kota Pekanbaru yang terjadi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dengan ini kami dari LPA Provinsi Riau akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa LPA Provinsi Riau adalah organisasi swadaya masyarakat yang ikut berperan melaksanakan upaya perlindungan anak di Indonesia terkhusus di Provinsi Riau, MENGECAM segala jenis tindak kekerasan/kejahatan seksual terhadap anak, karena hal tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;

2. Tindak pidana pemerkosaan dan/atau persetubuhan terhadap anak merupakan bentuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 76E Juncto Pasal 81 dan Pasal 82 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan hukuman yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

3. Adapun tindak pidana pemerkosaan dan/atau persetubuhan terhadap anak dalam hukum pidana dikategorikan sebagai DELIK BIASA, yang mana dalam delik biasa perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (Korban). Sehingga, walaupun korban (Anak) atau Pelapor (Orang tua Anak Korban) yang perkara/laporannya kepada pihak berwenang (Kepolisian) dicabut atau tidak dicabut, diberikan ganti rugi dan/atau janj-janji atau tidak diberikan, maka perkara hukumnya dapat (dengan kata lain, harus) tetap dilanjutkan oleh Penyidik;

4. Adapun upaya perdamaian antara korban dengan pelaku dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, menurut hukum tidak dapat menghentikan proses perkara hukumnya, sehingga penyidik dapat (harus) tetap memproses perkara hingga selesai;

5. Mengingat kasus ini tengah menjadi sorotan/perhatian publik baik di media nasional, daerah, dan media sosial, maka dari itu LPA Provinsi Riau mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengawal proses hukum kasus tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan/aturan hukum yang berlaku di Indonesia, mengedepankan hak dan kepentingan korban, serta dilakukan upaya-upaya pengobatan yang terbaik baik untuk fisik dan psikis korban;

6. Terakhir, sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan PP ini adalah turunan dari Pasal 71 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Kami meminta dan berharap kepada aparatur penegak hukum, agar diajukan Restitusi bagi korban, yang muaranya akan diketuk oleh Hakim pada pengadilan kasus ini.

(Tribunpekanbaru.com/Fernando Sihombing)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved