Breaking News:

DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Minta Bongkar Segera JPO Jalan Tuanku Tambusai, Sebut Soal Modus Pengusaha

DPRD Pekanbaru meminta agar JPO Jalan Tuanku Tambusai segera dibongkar karena terkait dengan modus pengusaha.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Fernando Sikumbang
DPRD Pekanbaru meminta agar JPO Jalan Tuanku Tambusai segera dibongkar karena terkait dengan modus pengusaha. FOTO: Konstruksi baja melintang di Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - DPRD Pekanbaru meminta agar JPO Jalan Tuanku Tambusai segera dibongkar karena terkait dengan modus pengusaha.

Polemik pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO), di depan Tri Bhakti Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, akhirnya direspon Komisi II DPRD Pekanbaru yang membidangi PAD.

Menurut legislator, pembangunan JPO tersebut hanya modus pengusaha, untuk kepentingan pemasangan papan reklame saja.

Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru H Fathullah SH MH menegaskan, terkait JPO ini, pihaknya sangat yakin akal-akalan pengusaha reklame saja, agar bisa memajang iklan di jalur tersebut sehingga terkesan resmi.

Mereka sengaja membalutnya dengan JPO, sehingga tidak dipermasalahkan.

Kenyataannya, antar OPD terkait tidak sinkron. DMPTSP selaku pengeluar izin mengaku JPO di depan Tri Bhakti belum mengantongi izin.

Sementara pernyataan dari Dishub Pekanbaru, bahwa JPO sudah mengantongi izin. Padahal, pembangun JPO PT Ody Lestari hanya mengantongi perjanjian kerjasama (PKS).

"Seperti ini kan miris kita mendengarnya. Ada apa antar OPD ini. Makanya, kami di DPRD yang punya fungsi pengawasan meminta, agar Pemko melalui Satpol PP membongkarnya segera. Jangan dilanjutkan pembangunannya," tegas Fathullah saat berbincang dengan Tribunpekanbaru.com, Rabu (12/1/2022).

Saat ini, ada beberapa JPO yang sudah ada di Kota Pekanbaru. Kebanyakan di atas JPO tersebut dipasang reklame, yang notabenenya menguntungkan pengusahanya.

Lebih ironis lagi JPO di Jalan Subrantas depan Giant Panam. JPO-nya tidak ada tangga naik dan tangga turun. Belakangan hanya digunakan untuk kepentingan reklame.

"Sangat memalukan. Ada OPD yang mau dikendalikan pengusaha, padahal melanggar aturan. Coba lihat Kota Pekanbaru sekarang, sudah jadi hutan reklame. Keindahan kota sudah tercemar dengan tayangan berbagai reklame," sebut Politisi Senior Partai Gerindra ini.

Fathullah tidak menampik, berbagai modus akan dilakukan pengusaha reklame demi bisa menyuburkan usahanya.

Sementara OPD, termasuk pejabat tertentu bisa dikendalikan sang pengusaha.

Hal ini tentunya akan merusak citra Pemko Pekanbaru, terutama sering tidak singkronnya antar OPD yang mengeluarkan izin.

"Pak Walikota, hal-hal seperti ini jangan dibiarkan lagi. Mau jadi apa Kota Pekanbaru ke depannya, jika bebas pasang reklame di sana sini. Kita minta dalam pekan ini, JPO di depan Tri Bhakti harus dibongkar, sebagai bukti ketegasan Pak Walikota jelang masa purna," paparnya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved