Breaking News:

DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Minta Januari Ini Harus Selesai Persoalan Tumpukan Sampah, Termasuk Angkutan Mandiri

Pengelolaan sampah di Pekanbaru, masih saja menjadi perhatian serius kalangan legislator DPRD.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Pekanbaru/Fernando Sikumbang
Pengelolaan sampah di Pekanbaru, masih saja menjadi perhatian serius kalangan legislator DPRD. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -  Pengelolaan sampah di Pekanbaru, masih saja menjadi perhatian serius kalangan legislator DPRD.

Belum maksimalnya kinerja dua kontraktor pengelola sampah, yakni PT Samhana Indah dan PT Godang Tua Jaya, harus segera ditindaklanjuti DLHK Pekanbaru, selaku OPD yang bertanggung jawab.

DLHK jangan hanya mengobral pernyataan setiap hari, sementara tumpukan sampah masih terjadi di beberapa titik.

Karena hampir setiap hari menjadi keluhan masyarakat, Komisi IV DPRD Pekanbaru yang membidangi masalah sampah ini meminta, agar persoalan ini segera dituntaskan.

"Kami minta Bulan Januari 2022 ini harus selesai persoalan sampah. Termasuk juga tuduhan kepada angkutan mandiri, selesaikan," tegas Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan, kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (12/1/2022).

Dijelaskan, sebenarnya pengelolaan sampah ini jika benar-benar dilaksanakan sesuai dengan harapan semua pihak, tidak akan terjadi.

Meski kini tetap dikerjakan pihak ketiga, namun unsur yang paling penting yakni, sampah diangkut dari rumah ke rumah dan armadanya cukup, maka tidak akan pernah terjadi tumpukan sampah.

Termasuk halnya TPS ilegal, yang hampir setiap hari bertambah di beberapa tepian jalan raya. Seharusnya, dua perusahaan (PT Samhana Indah dan PT Godang Tua Jaya) yang sudah mengerjakan pengelolaan sampah empat tahun di Kota Pekanbaru, sudah tahu situasional yang sebenarnya.

Bahkan hal-hal yang kemungkinan akan terjadi lagi, sudah bisa diantisipasi. Seperti halnya TPS ilegal, masih beroperasinya angkutan mandiri, serta koordinasi dengan Lurah atau Camat setempat mengenai sosialisasi pembuangan sampah sesuai aturan.

"Kalau persoalan setiap tahunnya sama, maka ada yang salah pada sistem kerjanya. Kok nggak dievaluasi. Kan ini menjadi pertanyaan kita. Sementara anggaran yang dikucurkan dari APBD Pekanbaru untuk sampah ini besar Rp 55 miliar (tahun 2022)," terangnya.

Lebih lanjut Nurul Ikhsan meminta, agar semua pihak yang terkait dengan sampah ini, sama-sama punya komitmen untuk menyelesaikan persoalan di lapangan.

OPD terkait dan perusahaan pengelola, harus mengubah pola kerja sebelumnya. Sebab, persoalan sampah ini tidak sama dengan kegiatan lainnya. Sampah ini akan keluar setiap hari dari rumah masyarakat.

Jika dalam satu atau dua hari tak diangkut, maka menimbulkan persoalan. "Intinya sekarang, komitmen mau atau tidak menjalankannya. Sebab pertanggungjawabannya kepada masyarakat, karena menggunakan anggaran dari APBD Pekanbaru," katanya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved