Breaking News:

DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Minta Pastikan Izin JPO JalanTuanku Tambusai

Meski sudah menjadi polemik di tengah masyarakat, namun hingga kini, JPO di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, belum juga dibongkar.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Fernando Sikumbang
Meski sudah menjadi polemik di tengah masyarakat, namun hingga kini, jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, belum juga dibongkar. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Meski sudah menjadi polemik di tengah masyarakat, namun hingga kini, jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, belum juga dibongkar.

Padahal, sebagian pihak terkait sudah menyarankan agar Pemko segera mengeksekusinya, karena ini sudah jelas untuk kepentingan pengusaha.

Kalangan DPRD Pekanbaru terus saja mengkritik persoalan ini. Sebab, pengusaha berani membangun JPO tersebut, karena sudah ada jaminan.

Tidak hanya surat perjanjian kerjasama, tapi juga disinyalir ada yang membekingi sang pengusaha tersebut.

Anggota Fraksi PDI-P DPRD Pekanbaru Robin Eduar SH MH meminta, agar Pemko Pekanbaru memastikan izin yang dikantongi pengusaha tersebut. Jika memang izinnya untuk JPO, maka pihaknya mendukung dibangun segera.

Tapi sebaliknya, jika ada kompensasi lain setelah JPO ini dibangun, seperti halnya akan dibangun iklan atau reklame, maka tidak boleh dibangun. Karena ini juga menyalahi aturan.

"Pemko jangan coba-coba main mata dengan pengusaha. Sudah banyak contoh JPO dibangun, tapi ternyata modus untuk memasang iklan. Bahkan ada JPO yang tak punya tangga naik dan turun (Jalan HR Soebrantas depan Giant Panam). Sikat saja lah kalau salah," tegas Robin Eduar kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (13/1/2022).

DPRD Pekanbaru tidak alergi dengan pengusaha. Apalagi untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Termasuk membangun JPO Jalan Tuanku Tambusai, yang notabenenya akan banyak dilintasi pelajar Tri Bhakti dan masyarakat umum lainnya.

Namun pembangunan JPO saat ini, sudah banyak dinilai kalangan untuk kepentingan iklan. Bukan semata-mata untuk JPO saja. Situasi ini harus ditindak lanjuti secara tegas, Walikota Pekanbaru Firdaus MT.

Apalagi dua OPD yakni DMPTSP dan Dishub, berbeda pernyataan soal izin JPO Jalan Tuanku Tambusai tersebut.

"Kalau sudah banyak dikeluhkan masyarakat, kita harapkan Walikota action. Jangan menunggu lagi, karena sudah meresahkan," pintanya.

Jika nanti ternyata pengusaha tetap bersikukuh, menyelesaikan pembangunan JPO Tuanku Tambusai ini, Robin Eduar yang kini duduk di Komisi IV DPRD tersebut menegaskan, bahwa JPO tersebut harus dibongkar.

"Begini ya, kalau sudah dibangun sampai selesai, nanti akan susah membongkarnya. Akan banyak alasan muncul. Seperti tak ada anggaran lah, koordinasi dulu lah dan sebagainya. Makanya sekarang harus dipastikan. Kalau murni untuk JPO, silakan dibangun," katanya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved