Breaking News:

Berita Kampar

Kejari Kampar Periksa Puluhan Saksi Kasus Korupsi Alkes RSUD Bangkinang, Sita Uang Ratusan Juta

Kejari Kampar belum melakukan penetapan tersangka dalam dugaan kasus korupsi Pengadaan Alkes pada RSUD Bangkinang tahun 2012.

Penulis: Fernando Sihombing | Editor: Ariestia
internet
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar belum melakukan penetapan tersangka dalam dugaan kasus korupsi Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) pada RSUD Bangkinang tahun 2012. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar belum melakukan penetapan tersangka dalam dugaan kasus korupsi Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) pada RSUD Bangkinang tahun 2012.

Tetapi Kejari sudah menyita uang ratusan juta dalam kasus ini.

Kepala Kejari Kampar, Arif Budiman melalui Kepala Seksi Pidana Khusus, Amri Rahmanto Sayekti dan Kepala Seksi Intelijen, Silfanus Rotua Simanullang menyatakan, kasus ini masih dalam tahap penyidikan

"Saat ini masih penyidikan. Kita sudah memeriksa sekitar 20 orang saksi," ungkap Silfanus kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (26/1/2022). Ia tidak merinci identitas para saksi terperiksa. 

Silfanus menyebutkan, penyidik melakukan pemeriksaan saksi sampai ke luar Riau. Ada di Tanjung Pinang dan Batam Provinsi Kepulauan Riau, hingga ke di Jakarta. 

Sebelumnya, Kejari Kampar sudah menyita uang sebesar Rp. 116 juta. Uang itu diamankan dari beberapa saksi untuk kemudian nantinya disetorkan ke kas negara. 

Menurut Silfanus, uang tersebut merupakan pengembalian kerugian negara yang timbul dalam perkara ini. Jumlah yang dikembalikan oleh masing-masing saksi bervariasi. Berdasarkan besar aliran dana yang mereka terima.

"Bisa dikatakan (pengembalian kerugian negara) adalah bentuk sikap koperatif para saksi. Tapi penanganan kasus ini tetap berjalan," tegas Silfanus. 

Ia mengakui, besar kerugian negara memang belum didapat. Kejari sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sedang menunggu hasil penghitungan nilai kerugian negara. 

Dugaan korupsi ini pada paket kegiatan Pengadaan Alkes Kedokteran dan KB dalam tahun anggaran 2012 pada RSUD Bangkinang. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 24 miliar bersumber dari APBN. 

Silfanus mengungkap indikasi awal pidana korupsi ini adalah patgulipat biaya. "Indikasi awalnya adalah mark up dari harga standarnya," katanya.

Saat kegiatan tersebut dikerjakan, menurut Silfanus, pengadaan barang belum menggunakan katalog harga acuan. Sehingga penentuan harga masih dibuat secara manual oleh pejabat berwenang. ( Tribunpekanbaru.com/ Fernando Sihombing)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved